Wakil Bupati Konawe Selatan, Rasyid S.Sos M.Si saat mengikuti Rakornas Pengawasan intern, Kamis (27/5/2021).   ANDOOLO - Wakil Bupati Konawe Selatan Rasyid S.Sos M.Si bersama Gubernur Sulawesi Tenggara H Ali Mazi SH mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornas Wasin) 2021 yang dihelat secara virtual dari Istana Kepresidenan, Bogor. Kedua Pimpinan Daerah tersebut mengikuti arahan Presiden RI Joko Widodo dari layar kaca yang disiapkan pihak BPKP Sultra di Ballroom Hotel Claro Kendari, Kamis (27/5/2021).   Turut hadir pada acara itu, Sekretaris Daerah Provinsi, Hj Nur Endang Abbas, Dirut Bank Sultra Abdul Latif dan Kepala BPKP Sultra, Nani Ulina Kartika Nasution. Sementara itu Presiden Jokowi dalam amanatnya mengatakan ada 3 hal utama yang tekankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien seperti yang dikutip dari kantor berita politik RMOL.id Pertama, kepala negara meminta BPKP dan APIP untuk terus melakukan serta meningkatkan pengawalan dalam rangka percepatan belanja pemerintah. BPKP dan APIP juga diharapkan mampu memberikan solusi yang tepat bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk merealisasikan dan mempercepat belanja pemerintah. Kedua, Jokowi menginstruksikan untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap kualitas perencanaan program. Pengawalan BPKP dan APIP terhadap perencanaan program, kata dia, harus dilakukan sejak awal, sehingga program yang direncanakan memiliki tolok ukur keberhasilan yang jelas dan bermanfaat bagi masyarakat. Termasuk perencanaan program juga harus adaptif dan dapat disesuaikan dengan situasi serta kondisi saat ini. Adapun poin ketiga, Jokowi menegaskan kepada BPKP dan APIP untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas data yang dikelola oleh pemerintah. Integrasi dan sinkronisasi basis data antarprogram perlu dikawal untuk meningkatkan keandalan data sehingga program-program yang dijalankan pemerintah dapat tepat sasaran. Mengakhiri arahannya, Jokowi mengingatkan kepada para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar menjamin BPKP dan APIP dapat bekerja secara independen dan profesional. Berikan akses dan informasi yang akurat kepada mereka untuk mempermudah kerja pengawasan. Mantan walikota Solo ini juga mengingatkan BPKP serta seluruh jajaran APIP untuk membantu mencapai tujuan pembangunan pemerintah, bukan menakut-nakuti dan mencari-cari kesalahan. (ram/aji)