Konawe, Rakyatsultra.id – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe menggelar rapat konsultasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUP A) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS – P) APBD tahun anggaran 2025.
Pertemuan yang berlangsung pada Selasa, 5 Agustus 2025 bertempat di Gedung H. Abdul Samad. Rapat konsultasi KUA PPAS Perubahan ini merupakan tindak lanjut dari rapat paripurna penyerahan dokumen KUP A- PPAS Perubahan yang digelar pada, Senin 28 Juli 2025 lalu.
Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, MM, didampingi oleh Wakil Ketua, Nuryadin Tombili, ST dan Nasrullah Faizal, SH, membuka dan memimpin jalannya rapat konsultasi tersebut.
Hadir Sekda Dr. Ferdinand, SP, MH selaku Ketua TAPD Konawe yang mewakili Bupati H. Yusran Akbar, ST, bersama Kepala Bappeda, Sriany, SE, M.Si, selaku Sekretaris TAPD, sebagai perwakilan pemerintah daerah kabupaten Konawe.
Perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga turut berpartisipasi dalam rapat penting ini.
Dalam rapat konsultasi tersebut, pimpinan Banggar DPRD secara mendalam menyoroti dan mempertanyakan target pendapatan dan belanja dari masing-masing OPD.
Pertanyaan ini diajukan untuk memastikan bahwa perubahan anggaran yang diajukan sejalan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.
Sebelumnya, DPRD Konawe telah menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyerahan rancangan KUA-PPAS Perubahan tahun anggaran 2025, Senin 28 Juli 2025.
Saat itu, Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, menegaskan bahwa setelah dokumen diserahkan, Banggar akan segera melakukan rapat pembahasan bersama TAPD.
”Setelah ini, kami di Banggar bersama TAPD akan melakukan rapat konsultasi pembahasan KUA PPAS Perubahan tahun 2025,” ujar Made Asmaya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan bahwa rapat konsultasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah Konawe ini akan dilakukan secara maraton.
Rapat konsultasi ini diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah.