DPRD Konsel menemukan bahwa Pembangunan Puskesmas Tinggea masih terbengkslai. Foto: IST.   ANDOOLO - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) secara bersamaan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) di masing-masing daerah pemilihan (Dapil). Monev dilakukan untuk melihat secara langsung hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konsel tahun anggaran 2020. Beberapa hal pokok yang menjadi perhatian DPRD dalam pelaksanaan Monev diantaranya adalah realisasi dari program kerja proyek fisik dan non fisik yang telah di anggarkan melalui Dana APBD, APBN maupun Dana Desa (DD). Sehingga dengan turun langsung kelapangan dapat mengetahui apakah program tersebut dianggap tepat atau pelaksanaannya dilokasi yang telah ditentukan Pemerintah atau tidak. Di dapil I, Anggota DPRD Konsel, Budi Sumantri mengungkapkan temuan beberapa proyek fisik yang terbengkalai. Misalkan saja lanjut Budi, pembangunan Puskesmas Tinanggea yang dikerjakan tahun 2020 namun fakta di lapangan belum rampung pengerjaannya. Dimana kata dia, pengerjaan Puskesmas Tinanggea menelan anggaran Rp 5,6 Miliar. "Tetapi beberapa bangunannya belum selesai. Padahal anggarannya dikerjakan tahun lalu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi. Dimana pekerjaan itu dikerjakan oleh PT Hasanah Barokah Jaya," beber Budi. Begitu juga lanjutnya, di Kecamatan Andoolo, Tinanggea, dan buke ditemukan beberapa pekerjaan yang tidak maksimal seperti pembangunan talud dan paving blok Pusat Kuliner, lantai rusak sebelum dimanfaatkan (tegel lantai pecah). Kembali di Puskesmas Tinanggea, kata Budi, pembangunan gedung Puskesmas Tinanggea dan pembangunan rumah dinas Puskesmas Tinanggea yang pemasangan batu alamnya lepas, pintu menuju ruang UGD rusak, tembok ruangan UGD retak, Plafon ruang dapur rusak akibat rembesan air. "Ada juga saluran sekunder Bendungan Watumokala jebol, yang mana kapasitas pengairan bendungan itu 900 hektare yang terealisasi hanya 200 hektare. Atas temuan itu, dewan Konsel berencana memanggil pihak terkait terkait pengerjaan beberapa proyek yang terkesan terbengkalai. "Kasian anggarannya sudah diserap tapi pembangunannya tidak rampung. Ini merugikan masyarakat. Apalagi beberapa bangunan tersebut merupakan bangunan pelayanan bagi masyarakat kita," tandasnya. (ram/aji)