Jumat, 28 Agustus 2026

Kehadiran PT GKP di Wawonii Dinilai Tertutup dan Kurang Melibatkan Putra Daerah

Photo Author
Redaksi, Rakyat Sultra
- Rabu, 2 Juni 2021 | 06:33 WIB
  Ketua Forum Rekonsiliasi Masyarakat Wawonii Sultra, H.M.Yakub Toarima (kemeja abu-abu) didampingi Sekretarisnya, Jaswan (kemeja putih) saat jumpa pers kepada media. Foto: Herdi/Rakyat Sultra.   KENDARI - Forum Rekonsiliasi Masyarakat Wawonii Sulawesi Tenggara (Sultra) menilai kehadiran PT Gema Kreasi Perdana (GKP) di Pulau Wawonii terkesan tertutup dan dianggap tidak berkontribusi nyata kepada masyarakat. Terkait hal ini, Ketua Forum Rekonsiliasi Masyarakat Wawonii Sultra, H.M. Yakub Toarima SH menuturkan bahwa sejatinya masyarakat Wawonii memiliki kultur budaya yang terbuka. Orang Wawonii, kata Yakub, sangat menghargai termasuk kehadiran PT GKP sebagai anak perusahaan Harita Group di pulau Wawonii. "Namun disisi lain PT GKP lah yang sangat tertutup terhadap masyarakat Wawonii, jangankan melakukan sosialisasi terhadap rencana kegiatan penambangan PT GKP di pulau Wawonii, kami pun sudah tiga kali berturut-turut melayangkan surat untuk bertemu dengan pihak Harita tetapi tidak satupun surat kami yang di sahuti, jadi saya tidak mengerti apakah memang karakter Harita sudah seperti itu atau manajemen PT GKP yang tidak profesional," ungkapnya kepada media, Senin (31/5/2021). Menurutnya, salah satu kunci kesuksesan PT GKP yakni harus bersinergi dengan masyarakat, diantaranya melibatkan putra daerah dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan PT GKP. Pasalnya, lanjut Yukub, jika tidak ada keterlibatan putra daerah dalam pengambilan keputusan di PT GKP, maka inilah yang sangat mengkhawatirkan masyarakat Wawonii. "Maka dari itu kita saling mengawasi dan inilah yang tertanam di masyarakat Wawonii sekarang. Apabila pimpinan PT GKP adalah orang Wawonii maka terburuknya kalau kegiatan penambangan di pulau Wawonii membahayakan maka tidak akan sulit untuk dihentikan, tetapi sebaliknya apabila bukan orang Wawonii sekalipun sudah mengancam nyawa manusia dan keselamatan daerah maka belum tentu bisa dihentikan," cetus mantan Inspektur Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) ini. Salah satu Tokoh Masyarakat di Wawonii ini pun memastikan, apabila pihak Harita tidak mengindahkan saran dan masukan dari berbagai pihak, maka dirinya meyakini beberapa anak perusahaan Harita seperti PT GKP akan sangat sulit beroperasi di pulau Wawonii. "Kami berkomitmen bahwa aktivitas pertambangan yang ada di Kabupaten Konkep hanya akan bisa berjalan dengan baik, apabila melibatkan putra-putri Wawonii mulai dari level managemen sampai level pekerja biasa dan menjalin komunikasi secara baik, santun kepada seluruh masyarakat Wawonii, khususnya yang berada di area kawasan aktivitas pertambangan PT GKP di Kecamatan Wawonii Tenggara," tegas Yakub. Sementara itu, Sekretaris Forum Rekonsiliasi Masyarakat Wawonii, Jaswan Tiroau, SE juga mengungkapkan bahwa apa yang di lakukan oleh PT GKP di pulau Wawonii terkait dengan rencana kegiatan penambangan harus ada keterbukaan. "Saya ketika masih aktif di DPRD Konkep dulu pernah mengundang hearing PT GKP yang saat itu direktur operasionalnya masih Bambang, saya pertanyakan sebab di dalam RKAB PT GKP, kalau saya tidak salah karyawan yang seharusnya harus direkrut hanya 25 orang tetapi yang menerima sampai 507 karyawan, saya bilang untuk apa menerima karyawan begitu banyak sementara PT GKP belum ada kegiatan, jadi kita harus jujur lahan-lahan masyarakat belum ada yang di bayar kecuali tanam tumbuh lalu kita mau paksakan untuk masuk menambang, bagaimana mungkin. Inilah mestinya yang harus di ketahui oleh Harita sebagai induk perusahaan, manajemen PT GKP melaporkan kepada Harita seperti ini tapi faktanya di lapangan berbeda," beber Jaswan. Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Konkep periode 2014-2019 ini menganggap, hal inilah yang menyebabkan mispersepsi. Olehnya itu, dirinya minta kepada Harita untuk melakukan evaluasi total terhadap manajemen PT GKP. "Saya minta kepada Harita untuk melakukan evaluasi total terhadap manajemen PT GKP yang ada sekarang. Sebab ini masih pola-pola lama yang dipakai, kalau memang PT GKP mau beroperasi, saya tidak mau ada hal kecil kemudian menjadi konflik, lebih baik tidak ada tambang di Wawonii dari pada kita konflik," tutup Jaswan. (r6/b/aji)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Redaksi

Tags

Terkini

Terpopuler

X