Wakil Bupati Butur, Ahali saat memberi sambutan pada forum lintas perangkat daerah pada penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2023 di Aula Bappeda setempat, Selasa (8/3/2022).   BURANGA - Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) hingga 2023 mendatang memastikan jika prioritas program pembangunan di daerah itu masih akan fokus pada peningkatan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat dan reformasi birokrasi. Hal tersebut disampaikan pada forum lintas perangkat daerah pada penyusunan rencana pembangunan daerah tahun 2023, yang berlangsung di Aula Bappeda setempat, Selasa (8/3). Forum ini mengusung tema Memantapkan Kualitas Infrastruktur dan SDM Dalam Mendukung Pertumbuhan Berkualitas. Wakil Bupati Butur, Ahali, menuturkan pada tahun 2023 prioritas program kegiatan masih bertumpu pada pembangunan infrastruktur dasar wilayah. "Hal ini merupakan komitmen pada masyarakat untuk mengatasi kendala aksesbilitas transportasi, sebagaimana visi yang telah disampaikan yaitu terwujudnya Buton Utara yang maju, adil dan sejahtera," ungkap Ahali. Penyusunan RKPD Butur tahun 2023, lanjut Ahali, selain memperhatikan arah pembangunan yang termuat dalam RPJMD, tentunya juga memperhatikan prioritas nasional yang dituangkan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2023 dengan peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. "Tentunya, dalam implementasi tidak semua program di atas dapat diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun anggaran, oleh karena itu pada forum perangkat daerah ini untuk segera dikoordinasikan dan dimuat dalam kesepakatan yang akan menjadi prioritas daerah tahun 2023 dan wajib semua OPD untuk mendukung prioritas tersebut," jelasnya. Di tempat yang sama, Kepala Bappeda Butur, Harmin Hari, mengatakan kebijakan pembangunan daerah tahun 2023 akan diselaraskan dengan visi dan misi RPJMD tahun 2021-2026. "RPJMD kita ini adalah dokumen perencanaan kita selama lima tahun ke depan. Kemudian kita akan sesuaikan dengan kebijakan nasional, kebijakan provinsi serta memperhatikan capaian program tahun 2021," ujarnya. Kata dia, dalam penyusunan RKPD rencana kerja pemerintah daerah sekaligus akan melahirkan APBD tahun 2023 yang akan dibahas bersama dengan DPRD. Ia membeberkan, kondisi infrastruktur jalan nasional hanya 4 persen, kemudian jalan kabupaten 76 persen dan jalan provinsi 20 persen. "Jadi lebih banyak jalan kabupaten yang ditangani dari pada kedua jalan tersebut di atas. Kemudian ada yang kondisi sedang hingga kondisi rusak dan ada kondisi rusak parah,” bebernya. Harmin menegaskan, tahun 2023 akan difokuskan pada empat program prioritas yakni, Infrastruktur, sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat dan reformasi birokrasi. "Jadi empat hal itu yang kita prioritaskan di tahun 2023 yang akan datang," imbuhnya. (r3/b/aji)