KENDARI, RSONLINE - Kantor KPU Buton menjadi sasaran aksi pengrusakan sejumlah orang, yang diduga tak terima atas hasil keputusan KPU Buton, terkait penetapan pasangan calon, yang hanya menetapkans atu pasngan calon yang akan berlaga di KPU Buton.
Atas tindakan tersebut, Ketua KPU Sultra Hidayatullah dengan tegas menyampaikan tidak ada orang yang bisa menghalangi jalannya tahapan Pilkada, sebab KPU sudah menyelenggarakan tahapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun justru mendapat perlakuan yang kurang baik, bahkan dituduh menghalang-halangi lolosnya pasangan calon tertentu.
"Saya ingin bilang tidak ada skenario yang bisa menggagalkan Pilkada Buton,"ujarnya.
Dirinya mengaku kesal terhadap apa yang terjadi di Buton. Menurutnya bukan kemauan KPU untuk tidak meloloskan calon tertentu, tapi hal itu karena adanya peraturan yang harus ditaati.
Hidayatullah menuturkan, jika KPU Buton tidak sanggup menyelenggarakan Pilkada, karena adanya gangguan maka KPU Sultra akan mengambil alih, dan kalau pihaknya tidak bisa maka masih ada KPU RI yang akan melaksanakan Pilkada di Buton.
Bahkan mantan Ketua KPU Kota Kendari ini, membela apa yang dilakukan KPU Buton. Menurutnya apa yang dilakukan KPU Buton sudah sesuai dengan regulasi yang ada.
"Kalau anggota saya diganggu dan itu dalam rangka membela kebenaran, maka saya selaku Ketua KPU Sultra jelas pasang badan. Saya sudah bilang kalau itu kebenaran maka lakukan," tuturnya dengan nada yang sedikit keras.
Justeru tegasnya, jika KPU Buton, misalnya sudah tahu salah, namun tetap mengakomodir pasangan tersebut, maka KPU Sultra memastikan akan memecat KPU yang bersangkutan.
Selain menyoroti pengrusakan di kantor KPU Buton, Hidayatullah juga menyampaikan sebaiknya jajaran Kepolisian sigap dalam melacak berbagai tindakan kriminal yang dilakukan oknum tertentu kepada KPU.
Pihaknya sendiri sudah berulang kali menyampaikan kepada pihak kepolisian, bahwa hal yang paling vital dalam setiap demokrasi adalah kantor KPU, sehingga kepolisian diminta untuk menjaga alat vital negara tersebut.
"Apa yang terjadi di Buton merupakan pelajaran penting dan kita bersyukur anggota KPU bisa dievakuasi secepatnya," ujarnya.
"Kita ingin agar kepolisian sigap dalam menangani hal ini. Jika ini kita anggap alat vital negara maka kantor KPU harus mendapatkan penjagaan yang ketat,"tuturnya.
Bayangkan jika massa yang datang ribuan, sementara pengawalan hanya beberapa orang, maka untuk menghalau massa yang datang sangat sulit. Tugas KPU dalam hal penyelenggaraan pemilu, sedangkan keamanan bukan urusan kami, apalagi anggaran pengamanan juga telah diberikan. (p4/b/ags)
