KONAWE – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe merilis data terbaru Indeks Harga Konsumen (IHK) untuk bulan Maret 2026 dalam kegiatan resmi yang digelar di ruang rapat BPS Konawe, Rabu (1/4/2026).
Rilis tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Dr. Ferdinand, Kepala Bappeda, Kabag Ekonomi, serta sejumlah perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe.
Dalam pemaparannya, Kepala BPS Kabupaten Konawe melalui Koordinator Statistik Distribusi, Hasriati, menyampaikan bahwa pada Maret 2026 terjadi inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,81 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada pada angka 111,14.
Inflasi tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga pada sejumlah kelompok pengeluaran, di antaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,04 persen; perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 8,70 persen; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,37 persen.
Selain itu, kenaikan juga terjadi pada kelompok pendidikan sebesar 1,42 persen, penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,34 persen, serta beberapa sektor lainnya seperti transportasi, pakaian, dan jasa keuangan.
Sementara itu, kelompok kesehatan serta rekreasi, olahraga, dan budaya tercatat tidak mengalami perubahan indeks pada periode tersebut.
Secara bulanan, tingkat inflasi month to month (m-to-m) Kabupaten Konawe pada Maret 2026 tercatat sebesar 1,14 persen. Sedangkan inflasi year to date (y-to-d) berada pada angka 1,36 persen.
BPS Konawe menegaskan bahwa rilis IHK yang dilakukan secara rutin setiap bulan tidak hanya menjadi laporan statistik semata, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung pengambilan kebijakan daerah.
Data inflasi yang dihasilkan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Konawe, khususnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dalam menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
Melalui sinergi antara BPS dan pemerintah daerah, data yang akurat dan terpercaya menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.