Kendari, Rakyatsultra.id – Sulawesi Tenggara (Sultra) pada minggu ke tiga mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Dari 38 provinsi, Sultra menjadi salah satu dari delapan provinsi yang mengalami kenaikan IPH.
Hal ini terungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin dari Kemendagri RI setiap minggu. Pemprov Sultra yang juga mengikuti secara virtual dipimpin langsung Sekda Sultra.
Rakor ini dipimpin Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, serta menghadirkan narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga terkait, di antaranya: Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, M. Habibullah, Deputi III Bidang Perekonomian Kantor Staf Presiden (KSP), Edy Priyono, Kabid Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog, Epi Sulandari, Staf Ahli Kemendag , Tommy Andana
Ia menyoroti berbagai faktor yang dapat mempengaruhi inflasi, seperti ketersediaan pasokan pangan, distribusi barang, serta dampak cuaca ekstrem. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta proaktif dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok.
"Pemerintah daerah harus memastikan bahwa inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak terganggu," kata Tomsi.
Ia juga menginstruksikan agar Pemda rutin memantau harga di pasar dan segera mengambil langkah intervensi jika terjadi lonjakan signifikan, termasuk melalui operasi pasar dan subsidi transportasi jika diperlukan.
Mulai tahun ini, kata dia setiap daerah akan ditunjuk secara bergiliran untuk melaporkan kenaikan harga dan strategi pengendaliannya. "Sehingga setiap minggu, masing-masing daerah bekerja keras untuk menekan kenaikan harga barang di daerahnya, bukan mengharapkan bantuan dari daerah lain," tegasnya.
Plh. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, M. Habibullah, menyampaikan pada Ramadan 2024 lalu, lima komoditas utama yang memberikan andil inflasi terbesar adalah: Telur ayam ras, Daging ayam ras, Beras, Cabai rawit, dan Bawang putih.
Pada minggu ketiga Februari 2025, delapan provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), yakni: Papua Selatan, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Kepulauan Riau,
Kepulauan Bangka Belitung, Papua Barat dan Sumatera Barat.
Komoditas utama yang mempengaruhi kenaikan IPH di daerah tersebut adalah cabai merah, cabai rawit, dan beras.
Sementara itu, Kabupaten Bombana di Sulawesi Tenggara mencatat kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,38%, dengan komoditas penyumbang utama yaitu daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah.
Selain itu, pada minggu ketiga Februari 2025, harga gula pasir naik sebesar 1,01% dibanding Januari 2025. “Sementara, harga cabai rawit turun sebesar 4,37% dan harga minyak goreng naik sebesar 0,48%,” pungkasnya.
Sekda Sultra Asrun Lio, menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah.
Ia menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk bekerja sama dalam menganalisis data harga serta menentukan langkah-langkah strategis yang tepat.
"Harapannya, kita semua dapat berkoordinasi dengan baik agar kebijakan yang diambil benar-benar efektif dalam menjaga stabilitas harga," ujarnya usai mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah.