Ilustrasi   JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta PT PLN (Persero) memberikan penjelasan mengenai banyaknya pertanyaan dari masyarakat tentang tagihan listrik yang membengkak. Permintaan tersebut disampaikan saat rapat kerja bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (4/5/2020). Anggota DPR Komisi VII Ratna Juwita Sari menyampaikan, banyak masyarakat yang merasa tagihan listriknya membengkak padahal pemakaiannya sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Hal tersebut menjadi permasalahan di benak masyarakat, khususnya pelanggan listrik nonsubsidi. Ratna pun menduga ada subsidi silang yang dilakukan pengambil kebijakan, untuk membantu pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi atau diskon. Sehingga, masyarakat pelanggan nonsubsidilah yang dirugikan. “Jangan-jangan ada tindakan subsidi silang nih dari PLN untuk membantu yang rumah tangga bersubsidi, diambilkan kenaikan iuran yang nonsubsidi. Bahkan Komisioner Ombudsman Pak Laode aja sampai berkomentar,” ujarnya dalam video conference, Senin (4/5/2020). Oleh karena itu, Ratna meminta agar PLN memberikan penjelasan secara transparan mengenai skema penyaluran subsidi sehingga tidak menimbulkan pendapat negatif dari masyarakat. “Saya mohon apabila PLN memberikan subsidi ini skemanya diperjelas jangan sampai masyarakat memiliki opini negatif terkait hal tersebut,” tuturnya. (jpnn)