Jakarta, Rakyatsultra.id- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis dan visioner yang terbukti memberi dampak nyata terhadap peningkatan gizi anak sekaligus penguatan ekonomi rakyat di berbagai daerah.
“Program MBG bukan sekadar memberi makan gratis, tetapi sebuah intervensi gizi nasional yang menyentuh dua sisi penting pembangunan: peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi rakyat,” kata Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI) Murmahudi kepada RMOL di Jakarta, Senin malam, 6 Oktober 2025.
Menurutnya, berdasarkan data Badan Gizi Nasional, hingga Juni 2025 program MBG telah menjangkau 4,89 juta penerima manfaat melalui 1.716 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
"Realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp4,4 triliun dari total pagu Rp71 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2025. Selain memperbaiki asupan gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pelaksanaan MBG juga berdampak besar pada penyerapan tenaga kerja nasional dengan menyerap lebih dari 94.000 tenaga kerja langsung," jelasnya.
Lanjut dia, MBG merupakan kebijakan ekonomi rakyat yang konkret. Uang negara berputar di tingkat bawah karena bahan pangan dibeli dari petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
"Program ini menggerakkan roda ekonomi daerah sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional,” tegas Murmahudi.
Ia juga menilai insiden keracunan makanan di beberapa daerah harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem dan manajemen dapur hingga distribusi menu.
"Insiden keracunan makanan MBG di beberapa sekolah jadi evaluasi untuk perbaikan ke depannya, jangan sampai ada yang mempolitisir kasus ini karena program ini baru dan perlu perbaikan," pungkas dia.
"Realisasi penyerapan anggaran mencapai Rp4,4 triliun dari total pagu Rp71 triliun yang dialokasikan dalam APBN 2025. Selain memperbaiki asupan gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pelaksanaan MBG juga berdampak besar pada penyerapan tenaga kerja nasional dengan menyerap lebih dari 94.000 tenaga kerja langsung," jelasnya.
Lanjut dia, MBG merupakan kebijakan ekonomi rakyat yang konkret. Uang negara berputar di tingkat bawah karena bahan pangan dibeli dari petani, nelayan, dan pelaku usaha lokal.
"Program ini menggerakkan roda ekonomi daerah sekaligus memperkuat kemandirian pangan nasional,” tegas Murmahudi.
Ia juga menilai insiden keracunan makanan di beberapa daerah harus dipandang sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem dan manajemen dapur hingga distribusi menu.
"Insiden keracunan makanan MBG di beberapa sekolah jadi evaluasi untuk perbaikan ke depannya, jangan sampai ada yang mempolitisir kasus ini karena program ini baru dan perlu perbaikan," pungkas dia.
