Jakarta, Rakyatsultra.id- Aksi massa yang memprotes kenaikan tunjangan DPR dan kekerasan aparat disertai kerusuhan sepanjang 25 Agustus-1 September 2025 menyebabkan jatuhnya korban jiwa hingga mencapai 10 orang.
Kejadian ini tentu memilukan dan membuat prihatin pada aktivis pro demokrasi.
"Demikian pula untuk memenuhi kritikan dunia internasional, termasuk PBB, atas banyaknya korban kekerasan dalam menyampaikan pendapat," ucap Syahganda dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 2 September 2025.
"Beberapa hal sensitif seperti penjarahan rumah anggota DPR dan menteri keuangan, isu darurat militer dan isu terbunuhnya beberapa mahasiswa dan pelajar oleh aparat harus dapat dibongkar tuntas," tambahnya.
Syahganda juga meminta agar penangkapan-penangkapan aktivis pada aksi-aksi lalu perlu dilakukan secara hati-hati, termasuk yang menimpa Direktur Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen.
Lanjut dia, Pemerintahan Prabowo harus memulai investigasi dengan melihat sebab-sebab sosial politik yang besar dan komprehensif, sebelum melihat aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.
"Tanpa metode yang tepat, saya memandang bahwa nanti yang akan muncul adalah saling fitnah dan pencatatan kambing hitam," ungkapnya.
Dengan metode investigasi yang serius dan tepat, Syahganda berharap Prabowo dapat menegakkan hukum sekeras-kerasnya.
"Metode investigasi harus serius dan tepat, supaya tuduhan Prabowo tentang adanya unsur makar dan terorisme yang didalangi mafia migas, pangan dan lain-lain dalam kasus tersebut dapat dibongkar sejelas-jelasnya," tutup Syahganda.