Jakarta,Rakyatsultra.id- Solidaritas Pemuda Mahasiswa Merah Putih (SPM Merah Putih) menggeruduk Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada Kavling IV Kuningan Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Juli 2025.
Aksi itu dilakukan agar KPK memeriksa Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai atas dugaan keterlibatan dalam banyak proyek fiktif dalam beberapa tahun terakhir.
“Aries Paewai ini sangat kuat terlibat dalam dugaan proyek fiktif dan korupsi pembangunan sekolah SMK,” ucap Koordinator aksi Bagoes Poedjoe Koesoemo.
Fokus tuntutan mereka juga melebar pada dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan yang disinyalir melibatkan Aries Paewai.
“KPK bisa turun ke Jatim, lihat tingkah Kadis Pendidikan, banyak yang karut marut urusan pendidikan di Jatim, banyak sekali, kami lampirkan dalam laporan ini,” jelasnya.
Bagoes menyebut bahwa ada indikasi kuat penyelewengan wewenang yang mengarah pada keuntungan pribadi.
"Kami memiliki data awal yang menunjukkan adanya aliran dana mencurigakan yang diduga sebagai bentuk gratifikasi. Ini bukan sekadar soal proyek fiktif, tapi juga penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri," tegas Bagoes di hadapan massa aksi.
Fokus tuntutan mereka juga melebar pada dugaan gratifikasi dan penyalahgunaan jabatan yang disinyalir melibatkan Aries Paewai.
“KPK bisa turun ke Jatim, lihat tingkah Kadis Pendidikan, banyak yang karut marut urusan pendidikan di Jatim, banyak sekali, kami lampirkan dalam laporan ini,” jelasnya.
Bagoes menyebut bahwa ada indikasi kuat penyelewengan wewenang yang mengarah pada keuntungan pribadi.
"Kami memiliki data awal yang menunjukkan adanya aliran dana mencurigakan yang diduga sebagai bentuk gratifikasi. Ini bukan sekadar soal proyek fiktif, tapi juga penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri," tegas Bagoes di hadapan massa aksi.
Massa SPMMP membawa sejumlah poster bertuliskan desakan agar KPK tidak tebang pilih dalam memberantas korupsi. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan di Jawa Timur, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, bukan malah menjadi bancakan oknum pejabat.