Jakarta,Rakyatsultra.id - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menghadiri pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (20/2), sebagai bentuk sikap kooperatif dalam proses hukum yang sedang berjalan.
Dalam keterangannya sebelum memasuki Gedung kpk, Hasto mengungkapkan bahwa perjalanannya menuju lembaga antirasuah sempat mengalami kendala karena bus yang dipesannya tiga kali dibatalkan.
“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia dan rekan-rekan pers. Kami sempat mengalami keterlambatan karena bus yang kami pesan tiga kali dibatalkan. Namun, kami tetap datang karena menghormati proses hukum,” ujar Hasto di depan Gedung KPK.
Hasto menegaskan bahwa kehadirannya di KPK adalah bentuk penghormatan terhadap hukum, meskipun ia meyakini ada kepentingan politik yang membayangi kasusnya. Ia juga menyoroti dugaan intimidasi KPK terhadap saksi-saksi dalam kasus tersebut, salah satunya eks anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.
“Beberapa saksi mengalami tekanan, termasuk Saudari Tio yang tidak bisa melanjutkan pengobatan kanker di luar negeri karena menolak menyebutkan nama saya,” ungkapnya.
Selain itu, Hasto menuding ada pelanggaran dalam pengumpulan bukti yang digunakan dalam persidangan. Ia menyoroti tindakan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, yang disebutnya melakukan intimidasi dan penyitaan barang tanpa surat perintah yang sah.
“Ada pelanggaran serius terhadap hukum, termasuk penyitaan barang milik DPP PDI Perjuangan dan interogasi tanpa surat panggilan resmi,” kata Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menyoroti isu pelanggaran hak asasi manusia serta ketidaktransparanan proses hukum yang, menurutnya, seharusnya terbuka untuk publik. Ia juga menyinggung perhatian jurnalis asing terhadap situasi demokrasi di Indonesia.
“Dalam enam bulan terakhir, banyak jurnalis asing besar yang bertemu saya. Mereka mempertanyakan gelapnya demokrasi di Indonesia. Hukum yang tidak adil tidak hanya berdampak pada masyarakat, tetapi juga pada iklim investasi,” jelasnya.
Ketika ditanya apakah ia siap ditahan, Hasto menyatakan kesiapannya secara lahir dan batin.
“Saya siap. Republik ini dibangun berdasarkan hukum yang berkeadilan. Jika itu terjadi, semoga tidak, saya yakin ini akan menjadi pupuk bagi demokrasi dan upaya untuk menegakkan hukum yang benar tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Hasto juga menegaskan bahwa dirinya bukan pejabat negara dan tidak ada kerugian negara dalam kasus yang menimpanya. Ia menganggap bahwa proses hukum yang berjalan penuh dengan penyalahgunaan kekuasaan.
“Kami dilatih untuk berjuang dengan keyakinan. Jika penyalahgunaan kekuasaan terus terjadi, benih-benih demokrasi akan semakin tumbuh untuk mengoreksi kekuasaan yang zalim,” pungkasnya.