Hal itu disampaikan Wapres saat memimpin rapat perdana Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) di masa Kabinet Merah Putih, di Gedung Wisma Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Rabu (4/12).
"Perlu perbaikan kurikulum pendidikan olahraga sehingga bisa membentuk pola hidup sehat. Misalnya, untuk mencegah obesitas pada anak usia sekolah," kata Wapres berdasarkan keterangan resmi dari Sekretariat Wakil Presiden yang diterima di Jakarta, Rabu malam.
3. DPR minta pemerintah evaluasi pembantu presiden imbas ucapan Miftah
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah mengevaluasi kinerja para pembantu presiden menyusul pernyataan Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah kepada pedagang es teh yang viral di media sosial.
"Kami DPR juga melihat aspirasi masyarakat sudah meminta kepada pemerintah, tidak hanya kepada Gus Miftah, tapi juga mengimbau untuk melakukan introspeksi, evaluasi-evaluasi terhadap kinerja masing-masing pembantu presiden maupun Utusan Khusus Presiden," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Dia pun mengaku tidak bisa memberikan tanggapan mengenai pemberian sanksi atas pernyataan Miftah Maulana yang memancing reaksi publik sebab kewenangan berada di pemerintah.
4. Penetapan pemenang Pilkada DKI bisa lebih cepat dari jadwal 9 Desember
Pengumuman penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 bisa dilakukan lebih cepat atau lebih awal dari jadwal 9 Desember mendatang.
"Kalau tanggal 9 (Desember) sudah selesai atau mungkin bisa di tanggal 8 (Desember) sudah selesai," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Fahmi Zikrillah.
Rekapitulasi hasil penghitungan suara di Provinsi DKI Jakarta berjalan lancar. "Saya kira bisa lebih awal," kata Fahmi usai menghadiri rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara Pilkada Jakarta di tingkat Jakarta Pusat di kawasan Gambir, Kamis.
5. Anggota DPR interupsi di rapat paripurna minta kenaikan PPN dibatalkan
Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka menyampaikan interupsi saat Rapat Paripurna DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, untuk meminta pembatalan wacana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025.
Berdasarkan amanat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, menurut dia, PPN dapat diubah bukan hanya paling tinggi menjadi 15 persen, melainkan bisa juga diubah paling rendah menjadi 5 persen.
"Keputusan naik tidaknya harus mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan moneter serta perkembangan harga kebutuhan pokok setiap tahunnya," katanya. (ANT/RS)