rakyatsultra.id - Tiga bakal calon Presiden RI satu suara membangun KTI. Mereka berjanji pembangunan ke depan tak lagi fokus ke Jawa dan Sumatera.
Bakal calon Presiden RI (bacapres) Anies Rasyid Baswedan, lebih fokus pada perubahan paradigma dalam proses pembangunan. Kata dia, pembangunan tidak boleh berorientasi pada pertumbuhan saja. Akan tetapi, harus berbanding lurus dengan pemerataan.
Selama ini kata Anies, pemerintah lebih fokus pada pembangunan di Pulau Jawa. Sementara Indonesia bagian timur terkesan dinomorduakan. Anies berjanji akan melakukan pemerataan jika terpilih. Utamanya pemerataan ekonomi dan harga-harga pangan.
“Jadi pembangunan yang orientasinya pada sektor, ke depan menjadi sektor dan teritorial,” buka Anies, pada Silaknas ICMI di Makassar, Minggu, 5 November.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku proses pembangunan tidak boleh asal pukul rata di semua daerah atau kawasan. Sebab, kebutuhan setiap daerah berbeda-beda.
”Berikan perhatian di setiap kawasan, karena prioritasnya berbeda-beda. Kami seriusi dalam visi dan misi, itu dibagi berdasarkan bidang, kemudian wilayah. Jadi untuk Papua, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, prioritasnya beda-beda. Dengan begitu, pembangunan yang kita lakukan sesuai kebutuhan,” jelasnya.
Dia juga menyampaikan, kata kunci yang selalu digaungkan adalah keadlian. Sebab hal itu menjadi prinsip dasar agar persatuan Indonesia betul-betul bisa terjaga. Caranya dengan memberikan kesetaraan kesempatan kepada semua masyarakat, agar perekonomian menjadi satu dengan satu kemakmuran.
”Jadi uangnya beredar di dalam negeri, masa depan kita gemilang. Saya semangat, tapi butuh dukungan saudara,” tegasnya.
Selain ekonomi hijau, Prabowo juga menyinggung ekonomi biru yang berbasis kelautan. Titik tegasnya bukan hanya solusi peningkatan pendapatan dari sektor itu, tetapi langkah teknis menangani kemiskinan
di kawasan pesisir.
Hal ini berkaitan erat dengan nelayan pesisir Indonesia, termasuk KTI. Menurut dia, masalah kemiskinan yang dialami nelayan bersifat sistemik. Selama ini, terjadi karena pendekatan falsafah neoliberal. Akibatnya, tidak ada kesejahteraan karena hanya mengutamakan keuntungan swasta dan pribadi.
”Kita memang tidak bisa menghilangkan peran swasta, kita hormati. Tapi filosofi pendekatan national building harus ada keberpihakan pemerintah, untuk menghilangkan kemiskinan,” kata dia.
Dia melanjutkan, pendekatan neoliberal perlahan harus dihilangkan. Sebab harus ada keberpihakan pemerintah dalam jumlah porsi tertentu, untuk terus menekan angka kemiskinan yang sudah ada.
“Masalahnya dari sini, kita perlu pemerintah yang berpihak, kita hilangkan kemiskinan, kalau perlu kita bagi kapal, bagi mesin, bagi jaring, kita bina mereka. Kita organisir kelompok-kelompok nelayan,
kasih pelatih, kita kendalikan,” bebernya.
Berdayakan Milenial