Jakarta, Rakyatsultra.id- KPU memastikan penyusunan regulasi teknis pemilu dan pilkada mengacu pada landasan hukum di atasnya.
Hal tersebut disampaikan Anggota KPU, Idham Holik dalam diskusi bertajuk "Menakar Kemandirian KPU Menyusun Regulasi Teknis", yang diinisiasi Koalisi Pewarta Pemilu dan Demokrasi (KPPD) di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 2 Oktober 2025.
"KPU bertindak berdasarkan hukum, bukan kebijakan subjektif," ujar Idham Holik.
Ketua Divisi Teknis KPU ini menjelaskan, KPU memiliki kewenangan untuk membuat regulasi teknis tetapi tidak boleh melampaui UUD NRI 1945. Proses penyusunan regulasi didasarkan pada UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 22E Ayat 6 UUD 1945 yang mewajibkan penyelenggaraan pemilu sesuai hukum dan peraturan.
"Serta putusan MK Nomor 85/2022 yang menyatukan rezim hukum pemilu dan pilkada," sambungnya.
Lebih lanjut, mantan anggota KPU Provinsi Jawa Barat itu menegaskan bahwa KPU menggunakan pendekatan hukum objektif dan teori anak tangga.
"KPU menggunakan pendekatan hukum objektif dan teori anak tangga (hierarchical legal thinking) untuk menyusun peraturan. Artinya, setiap aturan harus tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, dan memperkuat, bukan menggantikan, hukum dasar," tandas Idham.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah narasumber yang hadir di antaranya Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, dan Ketua Caretaker KIPP Brahma Aryana.
Ketua Divisi Teknis KPU ini menjelaskan, KPU memiliki kewenangan untuk membuat regulasi teknis tetapi tidak boleh melampaui UUD NRI 1945. Proses penyusunan regulasi didasarkan pada UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 22E Ayat 6 UUD 1945 yang mewajibkan penyelenggaraan pemilu sesuai hukum dan peraturan.
"Serta putusan MK Nomor 85/2022 yang menyatukan rezim hukum pemilu dan pilkada," sambungnya.
Lebih lanjut, mantan anggota KPU Provinsi Jawa Barat itu menegaskan bahwa KPU menggunakan pendekatan hukum objektif dan teori anak tangga.
"KPU menggunakan pendekatan hukum objektif dan teori anak tangga (hierarchical legal thinking) untuk menyusun peraturan. Artinya, setiap aturan harus tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, dan memperkuat, bukan menggantikan, hukum dasar," tandas Idham.
Dalam diskusi tersebut, sejumlah narasumber yang hadir di antaranya Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin, dan Ketua Caretaker KIPP Brahma Aryana.
