Jakarta, Rakyatsulta.id- Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menyampaikan sejumlah catatan penting terkait program-program strategis pemerintah.
Ia menekankan perlunya evaluasi serius terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak mudah melabeli kritik dengan sebutan negatif seperti “antek asing”. Menurutnya, kritik merupakan bagian wajar dari demokrasi.
“Please jangan gunakan istilah antek asing untuk orang-orang yang melakukan kritik. Jadi Pak Prabowo mestinya lebih paham bahwa namanya demokrasi memang biasa saja mengkritik,” katanya.
Bivitri juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi (monev) sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan.
“Dia (Prabowo) nggak usah khawatir dibilang jilat ludah sendiri karena ini levelnya kebijakan pemerintah,” lanjutnya.
Ia juga menyoroti kecenderungan resentralisasi yang menurutnya justru bisa berdampak buruk terhadap pelayanan publik.
“Jangan resentralisasi. Impact-nya buruk banget karena pelayanan publik mendasar itu di level daerah, nah sekarang semua ditarik ke pusat dengan anggaran itu,” tegasnya.
