Jakarta, Rakyatsultra.id- Reshuffle Kabinet Merah Putih yang bertahap dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada September 2025, memdapat sorotan dari pengamat Citra Institute, Efriza.
Di masa pemerintahan yang belum genap satu tahun, Prabowo telah tiga kali melakukan reshuffle. Yang pertama, insiden menteri mundur. Sedangkan yang kedua dan ketiga adalah pencopotan dan pergantian Menteri.
Efriza memandang, menteri-menteri yang diganti Prabowo masih belum maksimal, karena termuat pertimbangan politik.
"Terlihat kekhawatiran Prabowo sebagai Presiden masih tinggi, padahal reshuffle adalah hak prerogatif presiden," ujar Efriza kepada RMOL, Jumat, 19 September 2025.
Dia mencermati, pertimbangan Prabowo dalam melakukan reshuffle masih mempertimbangkan komposisi koalisi partai politik, sehingga dilakukan secara bertahap.
"Asumsi bertahap ini memperlihatkan adanya kekhawatiran tentang proporsional dari partai-partai politik," tuturnya.
Oleh karena itu, sejauh ini dosen ilmu pemerintahan FISIP UNPAM itu memperkirakan untuk sementara Presiden masih dalam masa yang resisten.
"Jika ditelusuri Presiden Prabowo dalam reshuffle dua kali ini, memantulkan citra terlihat belum terencana dengan matang," katanya.
"Contoh-contoh nyatanya adalah seperti beberapa posisi penting Menpora, dan Menkopolkam dikosongkan," demikian Efriza menambahkan.
"Terlihat kekhawatiran Prabowo sebagai Presiden masih tinggi, padahal reshuffle adalah hak prerogatif presiden," ujar Efriza kepada RMOL, Jumat, 19 September 2025.
Dia mencermati, pertimbangan Prabowo dalam melakukan reshuffle masih mempertimbangkan komposisi koalisi partai politik, sehingga dilakukan secara bertahap.
"Asumsi bertahap ini memperlihatkan adanya kekhawatiran tentang proporsional dari partai-partai politik," tuturnya.
Oleh karena itu, sejauh ini dosen ilmu pemerintahan FISIP UNPAM itu memperkirakan untuk sementara Presiden masih dalam masa yang resisten.
"Jika ditelusuri Presiden Prabowo dalam reshuffle dua kali ini, memantulkan citra terlihat belum terencana dengan matang," katanya.
"Contoh-contoh nyatanya adalah seperti beberapa posisi penting Menpora, dan Menkopolkam dikosongkan," demikian Efriza menambahkan.
