Jakarta,RakyatSultra.id - Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berpotensi besar mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor pertambangan
Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Sulawesi Tengah di Palu, Sulawesi Tengah pada Minggu 24 Agustus 2025.
“Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua 5,12 persen, inflasi terjaga di bawah tiga persen," kata Bahlil.
Bahlil mengaku optimistis pertumbuhan ekonomi Sulteng bisa lebih tinggi dari angka nasional. Sementara Sulawesi Tenggara yang notabene memiliki cadangan nikel yang cukup besar dan memiliki sejumlah smelter dan jadi lokasi proyeksi strategis nasional (PSN) tak berimbas pada peningkatan PAD. apa yang salah?
Untuk itu, salah satu langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat sumber daya alam adalah melalui hilirisasi tambang.
Bahlil, menyebut hilirisasi merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah dan juga pemerataan hasil pembangunan bagi masyarakat daerah.
“Kami di Kementerian ESDM bersama Partai Golkar dan koalisi sudah mengubah Undang-Undang Minerba untuk memastikan sumber daya alam benar-benar dikelola untuk kesejahteraan rakyat,” kata Bahlil.
Secara spesifik, Bahlil menilai perubahan regulasi ini juga bertujuan memberikan keadilan kepada masyarakat daerah. Sebab, selama ini izin usaha pertambangan (IUP) lebih banyak dikuasai oleh perusahaan besar yang berkantor di Jakarta, sementara masyarakat lokal kurang mendapat porsi.
Untuk itu dalam UU Minerba yang baru, lanjut Bahlil, pemerintah memberikan prioritas IUP kepada koperasi, UMKM, dan BUMD.
“Kita harus membangun konglo (konglomerat) konglo baru di daerah. Jangan konglonya Jakarta terus. Kita butuh sinergi, sinergitas yan besar. Jangan kota kecilkan, kita pertahankan, kita dorong. Tapi juga kita ingin untuk yang (pengusaha) yang baru muncul. Kalau tidak akan susah untuk mewujudkan pemerataan,”
