Jakarta,RakyatSultra.id-Peringatan Hari Maritim Nasional menjadi refleksi bagi negara untuk hadir memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir. Meskipun ada perdebatan soal tanggal Hari Maritim, namun pengamat dari IKAL Strategic Center (ISC) DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa menegaskan bahwa hal tersebut tidak perlu dijadikan polemik berkepanjangan.
“21 Agustus memberi teladan tentang keberanian rakyat, sementara 23 September memberi kerangka kebijakan negara. Jika keduanya digabungkan, maka lahirlah narasi besar, bahwa negara hadir untuk melanjutkan perjuangan rakyat pesisir,” ujar Capt. Hakeng dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Kamis malam, 21 Agustus 2025.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa nelayan pada masa awal republik telah menunjukkan pengorbanan luar biasa. Mereka mempertaruhkan nyawa, merebut kapal, menjaga pelabuhan, dan menguasai laut ketika negara belum memiliki pertahanan resmi.
“Dulu mereka berdiri di garda depan, maka sekarang mereka seharusnya menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari pembangunan maritim,” tegasnya.
Namun, kenyataan menunjukkan hal sebaliknya. Nelayan hari ini justru sering menjadi kelompok paling rentan. Harga solar yang fluktuatif, ketergantungan pada tengkulak, serta minimnya akses teknologi membuat kehidupan mereka kian berat.
Situasi ini semakin sulit dengan dampak perubahan iklim yang membuat pola tangkapan ikan tak menentu. Sementara itu, kapal-kapal besar, baik milik nasional maupun asing, justru lebih leluasa mengambil keuntungan dari laut Indonesia.
Ironi inilah yang menurut Capt. Hakeng mencerminkan paradoks besar, di mana mereka yang hidup paling dekat dengan laut justru berada paling jauh dari kesejahteraan.
