Jakarta, Rakyatsultra.id- Praktik hukum manipulatif sarat kepentingan politis diharapkan jangan terulang kembali. Harapan itu terlontar dari anggota Komisi III DPR RI Abdullah terkait pemberian amnesti dan abolisi untuk Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong.
“Kita tidak ingin lagi melihat akrobatik hukum yang justru merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum,” kata Abdullah dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 1 Agustus 2025.
Terkait substansi keputusan presiden, Abdullah menjelaskan bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dapat menghentikan pelaksanaan hukuman dan memulihkan nama baik yang bersangkutan.
Sementara itu, abolisi terhadap Thomas Lembong menghentikan proses hukum yang tengah berjalan, sehingga tidak lagi menghadapi tuntutan hukum.
“Selama dijalankan dalam kerangka hukum yang benar dan berpihak pada keadilan, keputusan ini perlu dihormati sebagai bagian dari kewenangan konstitusional Presiden," demikian Abdullah.
Sementara itu, abolisi terhadap Thomas Lembong menghentikan proses hukum yang tengah berjalan, sehingga tidak lagi menghadapi tuntutan hukum.
“Selama dijalankan dalam kerangka hukum yang benar dan berpihak pada keadilan, keputusan ini perlu dihormati sebagai bagian dari kewenangan konstitusional Presiden," demikian Abdullah.
