Jakarta,Rakyatsultra.id- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima Surat Presiden (Surpres) berisi daftar calon duta besar (Dubes) untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan utusan organisasi internasional.
Kepastian itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani saat memimpin Rapat Paripurna di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 3 Juli 2025.
“Sidang dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan dewan telah menerima surat dari presiden RI nomor R3 tanggal 1 Juli 2025 hal permohonan pertimbangan bagi calon duta besar LBPP RI untuk negara sahabat dan organisasi internasional,” ungkap Puan.
Puan menjelaskan, sesuai Pasal 231 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, DPR akan menindaklanjuti Surpres untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
“Surat pencalonan Dubes RI untuk negara sahabat disampaikan oleh presiden kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR segera memberitahukan dalam rapat paripurna DPR terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima,” jelas Puan.
Selanjutnya, Puan menugaskan komisi terkait di DPR untuk mendalami kandidat Dubes secara rahasia.
“Hasil pembahasan komisi terkait dilaporkan kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan komisi terkait kepada presiden secara rahasia,” ujar legislator PDIP ini.
Berkenaan dengan itu, Puan meminta persetujuan peserta rapat paripurna untuk menindaklanjuti Surpres ke komisi terkait di DPR.
“Kami meminta persetujuan paripurna untuk menugaskan Komisi I untuk membahas surat presiden tersebut. Apakah dapat disetujui?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab peserta paripurna.
Puan menjelaskan, sesuai Pasal 231 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, DPR akan menindaklanjuti Surpres untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku.
“Surat pencalonan Dubes RI untuk negara sahabat disampaikan oleh presiden kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR segera memberitahukan dalam rapat paripurna DPR terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima,” jelas Puan.
Selanjutnya, Puan menugaskan komisi terkait di DPR untuk mendalami kandidat Dubes secara rahasia.
“Hasil pembahasan komisi terkait dilaporkan kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan komisi terkait kepada presiden secara rahasia,” ujar legislator PDIP ini.
Berkenaan dengan itu, Puan meminta persetujuan peserta rapat paripurna untuk menindaklanjuti Surpres ke komisi terkait di DPR.
“Kami meminta persetujuan paripurna untuk menugaskan Komisi I untuk membahas surat presiden tersebut. Apakah dapat disetujui?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab peserta paripurna.
