Jakarta,RakyatSultra.id-Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak mudah untuk dicapai di tengah tekanan ekonomi global yang kian tak menentu.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, menegaskan banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dibereskan pemerintah agar ambisi pertumbuhan tinggi tersebut tidak sekadar menjadi janji politik belaka.
"Untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi 8 persen itu maka harus banyak yang harus dibenahi, apalagi kalau kita lihat gonjang-ganjing akibat perang dagang 2.0. Itu salah satunya adalah PHK, kemudian neraca perdagangan yang tertekan, dan satu lagi tentunya tekanan fiskal," kata Esther dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun INDEF pada Rabu 2 Juli 2025.
Ia menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya bahkan sudah memberi sinyal koreksi terhadap target pertumbuhan ekonomi tahun ini, dari 5,2 persen menjadi hanya 5 persen. Namun, menurutnya, kondisi riil di lapangan sangat mungkin lebih rendah dari itu.
"Kita lihat bahwa adanya defisit fiskal dari 2,5 persen menjadi 2,7 persen akan berdampak pada porsi pembayaran utang terhadap PDB yang naik menjadi 40 persen," ujarnya.
Lebih jauh, Esther mengingatkan bahwa tekanan fiskal tidak hanya berdampak pada anggaran nasional, tetapi juga bisa menimbulkan efek berantai ke berbagai sektor termasuk pengurangan belanja kementerian/lembaga (KL) dan transfer ke daerah.
"Kalau kita cermati lagi dalam data tersebut ternyata belanja KL dan transfer ke daerah pun juga akan berkurang. Ini tidak hanya tantangan bagi nasional tapi juga daerah, dan punya dampak yang luar biasa," tuturnya.
Esther juga menyoroti potensi memburuknya kepercayaan publik jika pemerintah terus mengeluarkan kebijakan yang tidak disertakan dengan data dan dengan kepentingan tertentu.
"Maka saya takut ya, ini pertumbuhan ekonomi 8 persen tadi hanyalah mimpi belaka," pungkasnya.
