Jakarta,RakyatSultra.id Sengketa terkait status kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, sempat menyita perhatian publik. Perebutan empat pulau itu akhirnya diselesaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Keempat pulau yang menjadi rebutan itu yakni Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Presiden Prabowo memutuskan bahwa empat pulau itu merupakan milik Provinsi Aceh.
Keputusan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6). Ratas itu dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Gubernur Sumut Bobby Nasution, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memutuskan bahwa keempat pulau tersebut merupakan milik Provinsi Aceh.
Di tengah polemik status kepemilikan empat pulau itu beredar surat terbuka dari Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem yang ditujukan kepada Presiden Prabowo di media sosial. Surat terbuka itu berjudul "Pulau Kami, Harga Diri Kami!"
Terkait beredarnya surat itu, Anggota DPR RI Fraksi PKS daerah pemilihan (dapil) Aceh, Nasir Djamil, memastikan bahwa surat tersebut tidak benar alias hoaks.
"Setahu itu hoax," kata Nasir dalam pesan singkat kepada JawaPos.com, Kamis (19/6).
Berikut isi surat terbuka Gubernur Aceh yang beredar di media sosial:
"Pulau Kami, Harga Diri Kami!"
Bapak Presiden yang saya hormati,
H.Prabowo Subianto - sahabat seperjalanan, yang dulu pernah menjadi lawan, kini menjadi saudara dalam cita-cita besar Republik.
Izinkan saya menulis surat terbuka ini. Bukan sekadar sebagai Gubernur Aceh, melainkan sebagai seorang anak bangsa yang pernah berseberangan jalan dengan Bapak, tetapi kini dipertemukan oleh jalan damai dan persatuan.
Barangkali tak banyak pemimpin republik ini yang memahami Aceh sedalam Bapak. Dahulu, kita pernah berdiri di dua sisi berbeda dari sejarah. Saya di hutan-hutan Aceh, memimpin pasukan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), memperjuangkan hak-hak rakyat kami. Bapak kala itu berdiri sebagai bagian dari militer Indonesia, menjaga kedaulatan negara ini. Kita pernah berhadapan dalam pertempuran yang
getir, di tengah darah dan air mata rakyat Aceh.
Namun sejarah menuntun kita ke jalan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Perjanjian damai Helsinki membuka pintu persatuan. Senjata kami letakkan, dendam kami kubur, dan kami memilih berjalan bersama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jalan itu. tidak mudah, tetapi kami berani melangkah, demi anak cucu Aceh yang haus damai.
Sejak 2012, saya menambatkan kepercayaan politik saya kepada Bapak. Ketika banyak pihak mempertanyakan pilihan politik saya itu, saya meneguhkan hati bahwa Bapak dapat dipercaya.
Ketika banyak pihak ragu, saya percaya pada keberanian dan ketulusan Bapak. Dalam kemenangan maupun kekalahan, kami berdiri di belakang Bapak—hingga hari ini, ketika Bapak memimpin negeri ini sebagai Presiden Republik Indonesia.
