Jakarta, Rakyatsultra.id- Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi mulai berdatangan menggelar demonstrasi menolak RUU Nomor 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Mereka membentuk benteng barisan persis di depan Gerbang Pancasila, Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis 20 Maret 2025.
Pantauan Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di lokasi, ratusan mahasiswa dari Universitas Trisakti hingga Universitas Nasional (UNAS) membentangkan spanduk protes bertuliskan “Tolak RUU TNI, Pertahankan Supremasi Sipil” dan memasangnya persis di gerbang Pancasila.
Hingga saat ini, mahasiswa masih berorasi menyampaikan aspirasinya menolak RUU TNI yang baru saja disahkan DPR.
Pengesahan itu diambil dalam pembicara tingkat II atau paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis 20 Maret 2025.
Mulanya, Ketua Panja RUU TNI sekaligus Ketua Komisi I DPR Utut Adianto melaporkan proses pembahasan hingga pendapat mini fraksi RUU TNI.
Setelah itu, Puan Maharani selaku pimpinan rapat menanyakan kepada seluruh fraksi yang ada di DPR untuk mengesahkan RUU TNI.
"Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," tanya Puan.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Selanjutnya, Puan mempersilakan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk memberikan pendapat akhir pemerintah mewakili Presiden Prabowo Subianto.
Pantauan Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL di lokasi, ratusan mahasiswa dari Universitas Trisakti hingga Universitas Nasional (UNAS) membentangkan spanduk protes bertuliskan “Tolak RUU TNI, Pertahankan Supremasi Sipil” dan memasangnya persis di gerbang Pancasila.
Hingga saat ini, mahasiswa masih berorasi menyampaikan aspirasinya menolak RUU TNI yang baru saja disahkan DPR.
Pengesahan itu diambil dalam pembicara tingkat II atau paripurna yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis 20 Maret 2025.
Mulanya, Ketua Panja RUU TNI sekaligus Ketua Komisi I DPR Utut Adianto melaporkan proses pembahasan hingga pendapat mini fraksi RUU TNI.
Setelah itu, Puan Maharani selaku pimpinan rapat menanyakan kepada seluruh fraksi yang ada di DPR untuk mengesahkan RUU TNI.
"Kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," tanya Puan.
“Setuju,” jawab peserta rapat.
Selanjutnya, Puan mempersilakan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk memberikan pendapat akhir pemerintah mewakili Presiden Prabowo Subianto.
