Jakarta,Rakyatsultra.id- Dari hasil penilaian dari Center of Economic and Law Studies (Celios) terungkap ada tiga menteri Kabinet Merah Putih (KMP) yang memiliki kinerja sangat buruk.
Ketiganya adalah Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Kebudayaan Fadli Zon.
Analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat tiga menteri itu harusnya dicopot.
"Perlu mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto," kata Jamiluddin kepada RMOL, Minggu 26 Januari 2025.
Selain tiga nama tersebut, Menteri Dikti Satryo Soemantri Brodjonegoro dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid juga layak mendapat perhatian Prabowo.
"Dua menteri ini belum terlihat kontribusinya dalam 100 hari kerja Kabinet Merah Putih," kata Jamiluddin.
Menurutnya, Menteri Dikti yang kepemimpinannya didemo pegawainya dan Menteri Komdigi yang berlarut-larut menangani judi online, mengindikasikan bahwa keduanya bukan membantu presiden tapi justru membebani. "Prabowo punya hak prerogatif untuk memutuskan para menterinya masih layak atau tidak dipertahankan. Menteri yang kinerjanya rendah, termasuk yang membebani presiden, sudah selayaknya di-reshuffle," tutup Jamiluddin.
Analis politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berpendapat tiga menteri itu harusnya dicopot.
"Perlu mendapat perhatian Presiden Prabowo Subianto," kata Jamiluddin kepada RMOL, Minggu 26 Januari 2025.
Selain tiga nama tersebut, Menteri Dikti Satryo Soemantri Brodjonegoro dan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid juga layak mendapat perhatian Prabowo.
"Dua menteri ini belum terlihat kontribusinya dalam 100 hari kerja Kabinet Merah Putih," kata Jamiluddin.
Menurutnya, Menteri Dikti yang kepemimpinannya didemo pegawainya dan Menteri Komdigi yang berlarut-larut menangani judi online, mengindikasikan bahwa keduanya bukan membantu presiden tapi justru membebani. "Prabowo punya hak prerogatif untuk memutuskan para menterinya masih layak atau tidak dipertahankan. Menteri yang kinerjanya rendah, termasuk yang membebani presiden, sudah selayaknya di-reshuffle," tutup Jamiluddin.
