Jakarta,Rakyatsultra.id- Presiden Prabowo didorong untuk menghadirkan solusi jangka panjang, untuk menyelesaikan permasalahan pajak pertambahan nilai (PPN) yang naik menjadi 12 persen pada awal tahun depan.
Dosen ilmu pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam), Efriza menilai, kenaikan PPN 12 persen menjadi polemik karena diperkirakan akan memberatkan masyarakat.
"Pemerintah harus mengkaji kembali serta mencari alternatif, jika kenaikan dipilih maka harus ada solusi jangka panjang," ujar Efriza kepada RMOL, pada Rabu 25 Desember 2024.
Menurutnya, cara pemerintah menanggulangi dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen masih memakai cara lama, dan tidak mempermudah perekonomian rumah tangga masyarakat.
"Pilihan cara bansos (bantuan sosial) atau BLT (bangtuan langsung tunai) untuk menyelesaikan dampak dari kenaikan PPN 12 persen, tidak akan efektif. Bansos dan BLT bukan solusi terbaik," tuturnya.
Oleh karena itu, pengamat Citra Institute itu mendorong pemerintahan Presiden Prabowo untuk membuat terobosan kebijakan ekonomi untuk mengatasi persoalan pajak tersebut.
"Ini mesti dilakukan pemerintah akibat dari wacana kenaikan PPN 12 persen tersebut," demikian Efriza.
