Jakarta,Rakyatsultra.id- Politisi di DPR menyambut positif wacana pemerintah untuk membentuk Bank Emas, sebuah lembaga keuangan yang akan melayani masyarakat dalam pengelolaan dan penyimpanan emas sebagai bentuk investasi.
Anggota DPR RI Komisi XI Fathi, memberikan sedikit catatan, bahwa pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Bank emas adalah konsep yang potensial jika diimplementasikan dengan baik. Selain untuk investasi, masyarakat perlu merasa aman dan nyaman dalam memanfaatkan layanan itu," ujar Fathi kepada wartawan, Selasa 11 Desember 2024.
Legislator Partai Demokrat itu menyoroti bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan bank emas.
Namun, ia menegaskan pentingnya pemerintah menunjuk lembaga yang memiliki rekam jejak baik. Usulan untuk menunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), menurutnya, harus disertai dengan transparansi dan tata kelola yang baik.
"BRI memiliki pengalaman dalam melayani segmen masyarakat kecil, sementara BSI dapat memanfaatkan pendekatan syariah yang cocok dengan budaya masyarakat kita," tuturnya.
"Namun, jangan sampai konsep ini hanya menjadi wacana atau malah menambah beban masyarakat melalui biaya-biaya tambahan," tambahnya.
Dia menekankan, Fraksi Partai Demokrat melalui Komisi XI DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
"Kami mendorong pemerintah untuk melakukan kajian mendalam dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan regulasi bank emas," tandasnya.
"Bank emas adalah konsep yang potensial jika diimplementasikan dengan baik. Selain untuk investasi, masyarakat perlu merasa aman dan nyaman dalam memanfaatkan layanan itu," ujar Fathi kepada wartawan, Selasa 11 Desember 2024.
Legislator Partai Demokrat itu menyoroti bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan bank emas.
Namun, ia menegaskan pentingnya pemerintah menunjuk lembaga yang memiliki rekam jejak baik. Usulan untuk menunjuk Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI), menurutnya, harus disertai dengan transparansi dan tata kelola yang baik.
"BRI memiliki pengalaman dalam melayani segmen masyarakat kecil, sementara BSI dapat memanfaatkan pendekatan syariah yang cocok dengan budaya masyarakat kita," tuturnya.
"Namun, jangan sampai konsep ini hanya menjadi wacana atau malah menambah beban masyarakat melalui biaya-biaya tambahan," tambahnya.
Dia menekankan, Fraksi Partai Demokrat melalui Komisi XI DPR RI akan terus mengawal kebijakan ini agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
"Kami mendorong pemerintah untuk melakukan kajian mendalam dan melibatkan masyarakat dalam penyusunan regulasi bank emas," tandasnya.
