Jakarta,Rakyatsultra.id- Permintaan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, yang menginginkan kenaikan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk kementeriannya, menimbulkan kontroversi.
Pigai merasa anggaran kementerian yang dinakhodainya yang hanya sebesar Rp64 miliar sangat kurang. Anggaran tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan operasional dan program kementerian.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyarankan Menteri HAM Pigai untuk fokus pada pekerjaan rumah terlebih dahulu sebelum meminta tambahan anggaran.
"Mestinya kerja dulu Pak Menteri. Baru ngomong anggaran nambah," sentil Adi dihubungi Kantor Berita Politik dan Ekonomi RMOL, Jumat 1 November 2024.
Adi lantas menyinggung pesan Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan pembantunya soal efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran.
Menurut Adi, hal itu dimaksudkan agar kementerian mampu mencapai hasil maksimal meski sumber daya yang terbatas.
Dengan anggaran, staf, dan sumber daya yang ada, organisasi atau kementerian diharapkan bisa menjalankan program secara optimal tanpa harus mengajukan penambahan anggaran yang besar.
Prinsip ini menekankan pentingnya manajemen yang cerdas dan strategi tepat dalam memaksimalkan hasil kerja, menghindari pemborosan, dan tetap fokus pada tujuan meski dalam keterbatasan.
"Kalau segala sesuatu jumbo, itu tak efektif namanya, tapi pemborosan," tandas Analis Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
