jakarta,rakyatsultra.id- Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet Meminta pemerintah meninjau ulang diterapkannya Peraturan Menteri Perdagangan/Permendag Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Impor.
"Baik secara sosiologis, yuridis, dan ideologi," kata Bamsoet dalam keterangannya yang dikutip Rabu (10/7).
Bamsoet berharap pemerintah memberikan solusi kepada 11.000 pekerja terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Di antaranya dengan menambah dan memperluas akses lapangan kerja baru atau membuka peluang untuk berwirausaha.
"Sehingga masyarakat yang telah di PHK tersebut bisa kembali mendapatkan penghasilan," kata politikus Golkar ini.
Ia juga meminta pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat, dengan menyusun rencana jangka panjang guna menekan jumlah masyarakat yang di PHK dan pengangguran di Indonesia.
"Sebab PHK dapat berpengaruh terhadap angka kemiskinan di Tanah Air," kata Bamsoet.
