rakyatsultra.id - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan menerapkan digitalisasi birokrasi secara merata ketika menang pada Pilpres 2024. Sebab, digitalisasi birokrasi adalah keniscayaan yang tak terelakkan menuju era 5.0.
"Pergerakan manusia, barang, dan perniagaan yang serba cepat, menuntut pelayanan yang dapat mengimbangi itu semua," kata juru bicara TPN Ganjar-Mahfud MD, Chiko Hakim kepada wartawan, Kamis (16/11).
Chiko menjelaskan, tiga fokus tujuan program tersebut, yakni mengubah paradigma birokrat dalam melayani masyarakat. Menurutnya, seperti yang diketahui bersama selama ini pelayanan birokrasi terhadap kebutuhan masyarakat sangat lamban dan berbelit-belit.
"Dengan digitalisasi, selain tentunya bisa lebih banyak kuantitas/jumlah masyarakat yang terlayani juga menjadi lebih efisien karena mengurangi tatap muka langsung yang tentu memakan waktu dan jangkauan jarak baik itu bagi masyarakat maupun petugas pelayanan. Paradigma baru yang efektif dan efisien akan terwujud," ucap Chiko.
Chiko menyatakan, melalui digitalisasi birokrasi ini, Ganjar-Mahfud juga ingin menekan akan korupsi hingga pada akhirnya bisa ke titik nol. Ia menyebut sistem e-budgeting, e-planning, e-procurement yang terintegrasi akan memudahkan pengambilan keputusan.
"Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan sumber daya pemerintah, dan di ujungnya mendukung pencegahan korupsi," ungkap Chiko.
Selain itu, lanjut Chiko, digitalisasi birokrasi juga mendekatkan jarak antara masyarakat dan pemerintah, baik pusat maupun daerah. Menurutnya, digitalisasi ini mempermudah alur komunikasi antara yang membutuhkan informasi dan pelayanan dengan si penyedia informasi dan layanan.
"Ini penting karena masyarakat tidak ketinggalan dalam informasi terkini tentang kebijakan, layanan baru, informasi terkait jaminan sosial, kesehatan, pendidikan, pertanahan, perniagaan, dan lain-lain," ujarnya.
"Begitu pula dari sisi birokrasi selalu terupdate secara realtime dengan keluhan, kebutuhan, maupun kendala kendala yang dihadapi masyarakat sehingga dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat, bahkan mengantisipasi masalah -masalah di masa yang akan datang," sambungnya.
Lebih lanjut, Chiko menyebut implementasi digitalisasi birokrasi ini dilakukan dengan memperluas dan memperkuat jaringan infrastruktur digital, mulai dari jaringan internet, perangkat lunak, dan perangkat kerasnya. Kemudian sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat serta SDM birokrasi.
"Kebijakan melalui perundang-undangan," pungkasnya. JP/RS
