KENDARI, RSONLINE - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) asal Sulawesi Tenggara, Ir H Abdul Jabbar Toba mengemukakan bahwa Revitalisasi penyelenggaraan vokasi di pendidikan tinggi dengan melibatkan dunia industri secara sinergi hendaknya dilakukan mengingat dunia industri sangat membutuhkan tenaga kerja yang terampil dan siap bekerja.
Hal ini disampaikan Ir HAbdul Jabbar Toba pada Rapat Kerja antara Komite III DPD RI dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI, di Jakarta, Selasa (4/10) lalu.
Lebih lanjut, dia menambahkan tenaga kerja terampil hendaknya dipersiapkan sejak tingkat sekolah menengah. Terutama sekolah menengah kejuruan dengan meningkatkan kualitas tenaga pendidik, peningkatan mutu sarana pendidikan, dan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja dan karakteristik daerah.
“Kualitas tenaga pendidik pada sekolah menengah kejuruan perlu ditingkatkan antara lain dengan pemberian pendidikan dan pelatihan minimal satu kali dalam setahun, bahkan bila perlu tenaga pendidik magang pada industri sesuai dengan bidang yang diajarkan,” pendapatnya, seperti pada rilis diterima Rakyat Sultra, kemarin.
Dikatakan, pada daerah yang berkarakteristik kepulauan dan memiliki sumberdaya alam perairan yang kaya, maka hendaknya dibuka sekolah menengah kejuruan dan jurusan pada perguruan tinggi yang akan menghasilkan tenaga kerja terampil dan siap kerja pada industri pengelolaan hasil sumber daya alam perairan.
Pada rapat kerja tersebut, para anggota Komite III DPD RI mengemukakan berbagai permasalahan bidang pendidikan di daerah pemilihan masing-masing, antara lain permasalahan seputar peningkatan mutu dosen dan percepatan pembentukan Lembaga layanan Perguruan Tinggi (LLPT) dalam rangka peningkatan mutu PTN dan PTS dengan memperhatikan skala prioritas di daerah dan mengantisipasi berbagai kekurangan yang dialami oleh kopertis selama ini.
Selanjutnya, fasilitasi, pembinaan dan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di daerah khususnya daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), distribusi alokasi anggaran bagi PTN dan PTS secara proporsional dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,fasilitasi dan pembinaan dosen yang hendak menulis di jurnal terakreditasi dan jurnal internasional, danfasilitasi dan koordinasi dengan organisasi profesi tentang perizinan Prodi kedokteran untuk daerah yang memiliki kebutuhan mendesak.
Paling penting juga, kata dia, persoalan dalam proses pemilihan Rektor/Kepala/Direktur pada PTN secara obyektif dan proporsional dengan memperhatikan pula kepentingan daerah, serta berbagai persoalan lainnya yang berhubungan dengan pendidikan tinggi. (alp)