KENDARI,rakyatsultra.id - Dalam upaya mendorong kualitas pendidikan di Sulawesi Tenggara (Sultra), Badan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sultra menggelar Forum Pemangku Kepentingan Program Sekolah Penggerak dengan menggundang para kepala sekolah penggerak yang ada di 17 kabupaten/kota dan dibuka secara langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra, Yusmin di Hotel Claro Kendari, Sabtu (13/7).
Kepala Dikbud Sultra, Yusmin mengatakan pentingnya sekolah penggerak untuk berbenah diri dan menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain dalam mempromosikan praktik baik. Jika sekolah penggerak tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka intervensi dari pemerintah di bidang pendidikan, baik di tingkat kota maupun provinsi, harus ditingkatkan.
"Kita inginkan bagaimana sekolah-sekolah penggerak ini berdiri tegak dengan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dinas pendidikan. Insya Allah kita akan maksimalkan untuk melakukan intervensi keberadaan sekolah penggerak yang ada di Sultra ini," tuturnya.
Sementara itu, Kepala BPMP Sultra, Junaiddin Pagala mengatakan, Program Sekolah Penggerak (PSP) didesain sebagai program kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan mutu hasil belajar peserta didik melalui peningkatan kapasitas pendidik, kepala satuan pendidikan, pengawas dan penilik.
Sambungnya, tujuan ini dapat tercapai apabila semua pihak bekerja sama membangun ekosistem pendidikan melalui peningkatan mutu SDM pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, elibatan para pemangku kepentingan sangat diperlukan dalam setiap proses pengelolaan program sekolah penggerak termasuk pengambilan keputusan kunci baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap keberhasilan implementasi program sekolah penggerak.
"Salah satu wadah untuk memfasilitasi keterlibatan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung implementasi PSP adalah penyelenggaraan forum pemangku kepentingan (FPK) sebagai kegiatan diskusi terkait berbagai upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan. Dalam FPK ini seluruh pemangku kepentingan dapat merefleksikan capaian kemajuan pendidikan di daerahnya dalam satu tahun untuk kemudian menyusun rencana dan komitmen tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di daerah masing-masing," tuturnya.
Ia mengatakan tujuan dari kegiatan tersebut yakni agar para peserta dapat merefleksikan capaian kemajuan pendidikan di daerahnya. Selain itu, peserta dapat memiliki rencana dan komitmen tindak lanjut untuk meningkatkan
kualitas pendidikan di daerahnya dan dapat memiliki komitmen dalam menjalankan program yang mendukung transformasi di satuan pendidikan.
"Tentunya kita harapkan nantinya hasil refleksi dan praktik baik dari satuan pendidikan serta adanya dokumen rencana tindak lanjut tiap kabupaten/kota/provinsi. Untuk itu, dalam FPK ini kami mengundang para unsur kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten/kota/provinsi, perwakilan fasilitator PSP angkatan 2 dan 3, perwakilan kepala sekolah PSP angkatan 2 dan 3 menurut jenjang Paud, SD, SMP, SLB, dan SMA dari 17 kabupaten/kota dan 1 provinsi," ujarnya. CR5