Drs Asrun Lio MHum PhD   KENDARI - Sebagai bentuk peran aktif dalam pencegahan dini terhadap potensi terjadinya tindakan penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan keuangan negara sehubungan dengan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sultra menerbitkan surat edaran No. 050/2377/DPK sebagai pedoman semua pihak dibawah naungan Dikbud Sultra. Plt Kepala Dikbud Sultra, Drs Asrun Lio MHum PhD, menyebutkan bahwa dalam surat edaran itu tidak menyuruh atau memerintahkan kepada siapapun dengan tujuan apapun juga, untuk melakukan permintaan dalam bentuk penguatan sejumlah dana kepala sekolah-sekolah penerimaan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun Anggaran 2020. "Sekolah penerima bantuan DAK dilarang keras melakukan pengeluaran dana bantuan DAK sepersenpun kepada siapapun tanpa ada alasan pembenarannya, sebagaimana yang tercantum secara resmi dalam dokumen anggaran. Kemudian setiap pengeluaran yang sah, wajib dicatat dalam kuitansi resmi sebagai tanda bukti pembayaran," ungkapnya, Jumat (15/5/2020). Ia juga menyampaikan, dirinya tidak pernah memerintahkan atau menyuruh kepada siapapun juga melakukan permintaan dalam bentuk pungutan sejumlah dana untuk dijadikan diangkat menjadi Kepala Sekolah. Selain itu juga, sambungnya, dirinya tidak pernah memerintahkan atau menyuruh kepada siapapun untuk meminta atau memungut sejumlah uang dana kepala pendidik dan tenaga kependidikan dalam kepengurusan suatu pemberkasan sertifikat maupun pengurusan kenaikan pangkat para tenaga pendidik dan kependidikan serta kenaikan gaji berkala. "Setiap upaya permintaan dana yang tidak sah kepada pihak sekolah maupun kepada pendidik dan tenaga kependidikan, agar ditelaah dan segera dilaporkan kepada dirinya dan ditembuskan kepada Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat," pungkasnya. (cr5-put/aji)