rakyatsultra.id – Fenomena stunting masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, menunjukan Provinsi Sulawesi Utara memiliki kasus stunting 20,5 persen, namun kini mengalami penurunan 0,9 persen pada 2023.
Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan 30 persen kasus stunting menjadi tertinggi di wilayah Sulawesi Utara.
Sedangkan Kota Tomohon dengan kasus terendah pada angka 13,7 persen. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan, pentingnya konvergensi program dengan berkolaborasi bersama semua pemangku kepentingan guna menghapus kemiskinan ekstrem dan penurunan angka stunting.
“Gunakan data P3KE untuk mempertajam sasaran program. Pemerintah Daerah dapat melakukan sinergisitas program yang melibatkan berbagai unsur masyarakat serta memperluas program kemitraan dalam menghapus kemiskinan esktrem ini,” kata Muhadjir kepada wartawan, Rabu (29/3).
Konvergensi program ialah penyampaian intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terintegrasi, dan bersama-sama untuk meminimalisir stunting dan kemiskinan ekstrem kepada sasaran prioritas. Tujuan konvergensi mengacu kepada penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, serta meminimalkan kantong kemiskinan.
“Fenomena stunting dan kemiskinan ekstrem ini saling berkesinambungan. Biasanya keluarga yang miskin ekstrem anak-anaknya juga terkena stunting, maka dari itu kita ingin memberantas keduanya,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sam Sachrul Mamonto menyampaikan, terdapat dua masalah stunting utama di daerahnya. Yakni kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemeriksaan dan pemantau lanjutan di Posyandu, serta minimnya jumlah tenaga kesahatan pada pos spesifik guna melakukan intervensi perawatan sensitif dan mendalam.
