Kolaka, Rakyatsultra.id- Kehadiran PT Indonesia Pomalaa Industry Park (IPIP) yang digadang-gadang bakal menjadi salah satu pusat kemajuan perekonimian di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), mendapat etensi serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sultra.
Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muh Saenuddin, menegaskan, DPRD Sultra medukung penuh percepatan pembagunan kawasan industri PT IPIP, demi kemaslahatan masyarakat Sultra, kususnya di Kabupaten Kolaka yang menjadi pusat kawasan industri PT IPIP didirikan.
“DPRD Sultra mendorong percepatan pembagunan PT IPIP agar manfaatnya dapat segera dinikmati dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Saenuddin.
Politis Partai Golkar ini telah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di kawasan industri PT IPIP yang berlangsung selama tiga hari, bersama pihak Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi (Disnakertrans) Sultra, guna melihat langsung penerapan strategi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diterapkan PT IPIP, serta dokumen Tenaga Kerja Asing (TKA) dan progres perkembangan pembagunan kawasan industri PT IPIP.
“Pertanyaan publik seperti apa kondisi TKA di area PT IPIP kini sudah terjawab. Dalam kunjungan kerja ini uji petik dokumen TKA sudah dilakukan, semua TKA telah mengantongi dokumen sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan,” tegas Saenuddin.
Bahkan, ungkap Saenuddin, PT IPIP telah penerapan K3 Best practices alias praktik terbaik, dengan penerapan sistem manajemen K3 yang komprehensif, identifikasi bahaya, penilaian risiko, penyediaan Alat Pelindung Diri (APD), pelatihan, komunikasi dan keterlibatan karyawan, termasuk dokumen TKA semua sudah sesuai regulasi ketenagakerjaan.
“Luar biasa, semua hal-hal baik kami lihat mulai dari living area sampai di lapangan dan seluruh area lainnya. Kami optimis, kawasan yang sedang berjalan ini siap menjadi kawasan industri terbaik,” ungkap Saenudin.
Olehnya itu, ia mengimbau semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim investasi PT IPIP tetap aman dan kondusif. Sebab menurutnya, semua isu terkait penerapan K3 dan TKA betul-betul sudah selesai, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan komonikasi antara Pemerintah, DPRD dan masyarakat dengan pihak PT IPIP, sudah terjalin dengan baik, berjenjang dan berkesinambungan.
“Kalau ada kekuarangan mari kita duduk bersama untuk melakukan pembenahan, karena PT IPIP ini akan menjadi sumber APBN dan APBD yang mampu menopang perekonomian Bangsa, dan sudah menjadi program kerja Pemerintah secara nasional, DPRD Provinsi dan masyarakat tentu mendukung penuh. Dalam kawasan ini kami DPRD akan selalu mengingatkan dan melakukan pengawasan sesuai regulasi yang ada,” tandas Saenudin. rs