Kendari, Rakyatsultra.id - Banyaknya pejabat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diisi pelaksana tugas (Plt) mendapatkan sorotan dari DPRD Provinsi Sultra. Apalagi, hingga hari ini hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama (JPT) lingkup Pemprov Sultra yang terlaksana April lalu masih menyisakan tanda tanya.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sultra (Sultra), Syahrul Said, meminta kepada Penjabat Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, untuk segera melakukan pelantikan pejabat eselon II maupun mengisi jabatan administrator yang ada di lingkup Pemprov Sultra.
Politikus NasDem itu juga mengaku prihatin dengan kondisi Pemprov Sultra yang kepala OPD nya banyak di isi Plt. Apalagi sebagai komisi yang membidangi hukum, aparatur pemerintah daerah dan peraturan perundang-undangan itu juga telah mengingat Pj Gubernur Sultra untuk menjadwalkan pelantikan dan pengisi sejumlah pejabat eselon yang masih Plt.
Ia menyebut sejumlah kepala OPD yang diisi Plt yakni Kepala Disperindag, Kepala Dinas Perikanan, Kesbangpol, Dinsos, Sekwan, dan Dinas Kehutanan.
Menurutnya, kapasitas pimpinan OPD seorang Plt, tentu kewenangan sangat terbatas. “Kami sudah berkoordinasi dengan sejumlah pihak termasuk BKD, terkait asesment April 2024 lalu dan sudah ada hasilnya tapi belum ada juga pelantikan. Kalau ini (hasil asesmen) tidak dilantik, kan pasti mereka tidak bisa mengurus kenaikan pangkatnya,” jelasnya, usai rapat pembahasan anggaran di Kantor DPRD Sultra, Rabu, 2 Oktober 2024.
Apalagi menurut dia sudah ada hasil rekomendasi KASN, sebelum dibubarkan. Olehnya itu anggota DPRD Sultra asal daerah pemilihan (Dapil) IV itu meminta agar Pj Gubernur Sultra melakukan pelantikan eselon II. Apalagi masih banyak jabatan lain yang masih kosong dilingkup Pemprov Sultra.
"Kondisi jabatan kosong pada eselon III itu bukan hanya satu dinas, tapi hampir semua dinas. Bahkan sebelum penetapan APBD Perubahan, kami juga telah menyarankan kepada Pj Gubernur untuk segera melakukan pelantikan," terangnya.
Pada April 2024, 49 pejabat eselon II mengikuti uji kompetensi dan dua diantarannya yang pernah di nonjob telah diminta oleh KASN untuk dikembalikan ke jabatan semua. Tapi sayangnya hingga hari ini tak kunjung terealisasi.
Salah seorang yang pernah menjadi kepala OPD yang tidak ingin disebutkan namanya, mengapresiasi sikap DPRD Sultra meskipun terkesan terlambat yang mememinta Pj Gubernur Sultra untuk segera melaksanakan pelantikan eselon II lingkup Pemprov Sultra.
Apalagi menurut dia, kepala OPD yang menjadi Plt telah bertahun-tahun, sesungguhnya telah melanggar norma dan aturan di Birokrasi. Karena sangat mengganggu pelayanan publik.
"Pelayanan publik dan semangat reformasi birokrasi tidak sesuai dengan apa yang selalu didengungkan oleh Pj gubernur Sultra. Semoga ini jadi perhatian," katanya.
Sebagai Pj Gubernur Sultra yang juga mengabdi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentu kata dia sangat memahami di jajaran Pemprov Sultra banyak terdapat pelanggaran hak-hak karir yang jadi warisan pemerintahan terdahulu. Meski tanpa pelanggaran mereka ditonjolkan tanpa alasan.
"Kami sangat prihatin dengan merit sistem yang ada di Pemprov Sultra. Nah ini tentunya dapat jadi perhatian Pj Gubernur Sultra yang juga sebagai pejabat Kemenkumham, " katanya.
Sementara, Pj Gubernur Sultra Andap Budhi Revianto yang dikonfirmasi terpisah melalui saluran Whatshapp nya, Kamis (3/10/2024) mengaku jika belum ada jadwal pelantikan untuk eselon II lingkup Pemprov Sultra.
"Belum terjadwal," jawabnya singkat.