Selain lobster, Pemkab juga menargetkan pengembangan budidaya ikan teri di wilayah pesisir Mawasangka yang selama ini dikenal memiliki hasil tangkapan melimpah.
"Kadang nelayan tidak bisa angkut semua karena terlalu banyak ikan teri. Itulah rahmat yang dimiliki Buteng. Mudah-mudahan program yang kita canangkan ini bisa diamini sekaligus diperjuangkan oleh bapak Ridwan bae," ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, memuji kepemimpinan Bupati Buteng yang dinilai aktif memperjuangkan pembangunan daerah melalui perencanaan yang matang dan terukur.
"Saya ini hanya anggota DPR RI, bukan eksekutor. Tugas kami adalah mendorong aspirasi masyarakat agar bisa diperjuangkan di pusat," pintanya.
Mantan Bupati muna itu menegaskan bahwa Buteng menjadi salah satu daerah prioritas perjuangannya di Sultra karena memiliki kedekatan historis dan geografis dengan Pulau Muna.
"Kita ini satu daerah, satu kampung, karena tinggal di satu daratan Pulau Muna. Jadi kita semua bukan orang lain. Wajar apabila Buteng ini menjadi prioritas saya," katanya.
Selanjutnya, Ridwan menambahkan keberhasilan program pembangunan yang masuk ke pemerintah pusat tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam menyusun usulan melalui organisasi perangkat daerah (OPD).
"Sejatinya apa yang disampaikan Pak Bupati itu benar. Saya tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pemikiran Pak Bupati melalui OPD-nya. Setelah diusulkan dari kabupaten, tugas saya memperjuangkan di pusat demi kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
Untuk itu, Ridwan menegaskan kembali bahwa, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci keberhasilan pembangunan infrastruktur di daerah.
"Tidak ada paket yang dikerjakan tanpa dukungan Pak Bupati. Kalau usulan tidak masuk, tentu kami juga sulit memperjuangkannya," tambahnya.
Terkait konsep transmigrasi maritim yang dipaparkan Bupati Azhari, Ridwan mengaku tertarik dan menilai program tersebut sebagai gagasan inovatif berbasis potensi lokal daerah kepulauan.
Ditambah lagi, tadi pak Bupati sudah menjelaskan secara teknis sekaligus nilai ekonominya. Ini gambaran yang sangat baik untuk kepentingan masyarakat.
Untuk itu, Ridwan berjanji akan membahas program tersebut bersama kementerian terkait dalam pembahasan anggaran tahun 2026 mendatang.
"Minggu depan kami akan membahas anggaran. Insyaallah saya akan bahas bersama kementerian terkait. Saya juga minta dinas PU dan Transmigrasi setempat untuk mengingatkan saya, karena kadang saya lupa," ingatnya.
Terkait kelanjutan program IJD, Ridwan memastikan pihaknya akan terus memperjuangkan kebutuhan infrastruktur di Buteng. Ia mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR saat ini tengah menyusun anggaran sekitar Rp34 triliun untuk program IJD dan Inpres Irigasi di seluruh Indonesia.