Byton Tengah, Rakyatsultra.id - Bupati Buton Tengah (Buteng), Dr Azhari pimpin langsung rapat kordinasi (Rakor) bersama sejumlah pimpinan perusahaan tambang yang beroperasi di wilayahnya di aula kantor Bupati, kemarin (29/10).
Rapat tersebut digelar untuk memastikan, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) yang merupakan kewajiban perusahaan tambang dapat berjalan selaras, efektif, dan bersinergi dengan program prioritas daerah.
Dalam pertemuan lintas sektor itu, turut dihadiri Wakil Bupati, Muhammad Adam Basan bersama sejumlah Pimpinan OPD terkait. Hadir pula, Pimpinan dan Anggota Komisi 1, DPRD Buteng dan sejumlah Camat maupun Lurah serta Kepala Desa terkait.
Sementara itu, dari pihak perusahaan tambang dihadiri langsung pimpinan dari lima perusahaan yang beroperasi di Buteng. Diantaranya, PT. Arga Morini Indah, PT. Arga Morini Indotama, PT. Anugrah Harisma Barakah, PT. Bukit Gamping Resources, dan PT. Diamond Alfa Propertindo.
Dalam arahannya, Bupati Azhari menegaskan bahwa kehadiran investasi tambang di Buteng harus memberikan dampak positif dan nilai tambah yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
"Saya ingin tambang yang Bapak/Ibu kelola ini benar-benar bermanfaat bagi desa-desa di sekitarnya. Dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau PPM ini bukan sekadar formalitas untuk menggugurkan kewajiban," ujarnya.
Ditambah lagi, Lanjut 01-Buteng menerangkan tentang program PPM yang didanai perusahaan adalah amanat peraturan perundangan yang secara spesifik merujuk pada Permen ESDM Nomor 25 Tahun 2018 dan perubahannya yang bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
"Oleh karena itu, program ini harus terkelola dengan baik, transparan, dan yang terpenting sinergi dengan program prioritas daerah. Jangan sampai program PPM perusahaan berjalan sendiri, sementara daerah punya program lain. Nanti tumpang tindih dan tidak efektif," jelasnya.
Untuk itu, dikesempatan ini. Azhari meminta pihak Bappeda dan OPD terkait segera memetakan kebutuhan reel masyarakat di lingkar tambang. Sehingga program PPM ini bisa difokuskan pada sektor-sektor krusial yang berdampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Seperti peningkatan layanan kesehatan, beasiswa pendidikan, penguatan ekonomi lokal bagi UMKM maupun infrastruktur dasar dan lainnya.
"Kita tidak ingin program ini sekadar bantuan sesaat atau semacam 'memberi ikan'. Tetapi Kita ingin 'memberi kail' agar masyarakat lebih mandiri dan berdaya bahkan ketika aktivitas tambang sudah tidak ada lagi. Ini yang disebut berkelanjutan," ungkapnya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan rencana induk PPM yang sinkron antara pihak perusahaan dan Pemkab Buteng. Sehingga pelaksanaannya dapat diawasi bersama dan dampaknya dapat terukur dengan jelas bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.