Rahman.   BURANGA - Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) disarankan segera memasukan dokumen Rancangan APBD tahun 2022. Hal itu agar dokumen tersebut bisa secepatnya dibahas bersama DPRD Butur. Saran agar dokumen itu secepatnya dimasukan datang dari anggota DPRD Butur, Rahman. Politikus PKB itu mengingatkan hal tersebut agar kejadian keterlambatan pembahasan seperti pada APBD Perubahan tahun 2021 tidak terulang lagi. "Makanya saya menyarankan kepada pemerintah daerah agar secepatnya menyerahkan dokumen rancangan APBD tahun 2022 agar tidak terlambat lagi dibahas," ungkap Rahman. Mengenai keterlambatan penyerahan APBD Perubahan tahun 2021 sehingga menyebabkan tidak diterimanya dokumen itu oleh Pemprov Sultra menurut Rahman bisa menjadi pelajaran bersama. Rahman tak ingin hal itu kembali terjadi lagi. "Tak perlu mencari "kambing hitam" dalam keterlambatan pembahasan APBD Perubahan 2021. Yang terpenting, kelemahan itu diperbaiki," tegasnya. Mantan Ketua KNPI Butur ini menyadari jika daerah tersebut tentunya membutuhkan komitmen bersama agar program-program pemerintah bisa berjalan dengan baik. Karena itu hal seperti saling mengingatkan untuk kemajuan daerah menurutnya sangat diperlukan. "Daerah ini membutuhkan komitmen kita semua untuk dibenahi. Utamanya menyangkut infrastruktur jalan yang sangat memprihatinkan. Persoalan inilah yang perlu kita bahas bersama dengan pemerintah daerah. Seberapa besar anggaran yang dibutuhkan untuk membenahi jalan ini. Ini yang harus kita perjelas dan mencari solusinya," imbuhnya. (r3/b/aji)