Laode Ma'ruf S.Sos.   BATAUGA- Meski baru berusia 7 tahun  Pemerintah Kabupaten Busel menunjukkan sejumlah prestasi dalam pengelolaan pemerintahan bahkan keuangannya. Kali ini, ditunjukkan oleh perangkat desa se-Kabupaten Busel yang mendapat pengakuan pengelolaan keuangan terbaik dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Baubau. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Busel, Tahir melalui Kapala Bidang peningkatan kapasitas pemdes dan kelurahan, Laode Ma'ruf S.Sos menuturkan saat ini Pemkab Busel terus berinovasi dan berbenah dalam segala aspek demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dipastikan pihaknya atas arahan dan petunjuk dari Bupati Buton Selatan, Laode Arusani yang menginginkan Busel maju, berkembang dan tentunya berdaya saing. "Membangun sebuah sistem yang kuat tentu membutuhkan fondasi yang kokoh. Saat ini kami di BPMD tengah fokus membangun fondasi ditingkat desa agar masyarakat desa dapat mengeksploitasi diri dalam memberikan sumbangsihnya untuk Busel yang lebih baik," tuturnya. Kata dia, pengakuan pengelolaan dana desa terbaik oleh KPPN terhadap pemerintah desa se-Kabupaten Busel diyakini pihaknya merupakan buah dari kerja keras seluruh pihak tak terkecuali masyarakat desa itu sendiri. Namun demikian, semua itu dapat terjalin dengan baik tatkala komunikasi lintas sektor berjalan sesuai harapan. "Kami di BPMD hanya sebatas mengarahkan dan membina para perangkat desa se-Kabupaten Busel ini agar terus berinovasi dan berkarya serta bekerja sesuai koridor aturan yang telah ditetapkan. Apalagi dalam Permendes nomor 13 tahun 2020 dan PKM nomor 222 tahun 2020 sangat gamblang memuat persoalan pengalokasian dan penggunaan dana desa," tambahnya. Dia menambahkan, Pemerintah Desa di Kabupaten Beradat dipastikan pihaknya telah berupaya maksimal untuk menjabatkan arah kebijakan pengelolaan keuangan desa. Sehingga, dana desa yang terkucurkan melalui pemerintahan desa mendapat nilai tambah dan berkeadilan di tengah masyarakat. "Kita selalu lakukan monitoring dan evaluasi atas program-program pemerintah desa di Busel. Ini bukan tanpa alasan, pasalnya kami menginginkan pengalokasian dana desa itu tepat sasaran dan tidak tumpang tindih dengan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Buton Selatan yang tertuang dalam visi misi Bupati Buton Selatan, Laode Arusani," jelasnya. Dia menjelaskan, dengan pengakuan KPPN atas progres serapan anggran oleh Pemerintah Desa di Busel yang menunjukkan tren terbaiknya menjadi motivasi pihaknya dalam mengidentifikasi masalah ditingkat desa. Apalagi, capaian serapan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat desa yang dilakukan Pemerintah Desa saat ini sejalan dengan harapan Pemerintah Pusat. "Kita sekarang berada dalam posisi 78 persen penyerapan anggaran dana desa. Ini sesuai dengan harapan Pemerintah Pusat yang mana Busel salah satu daerah yang patuh dan tentunya menjunjung tinggi segala peraturan perundang-undangan dan segala bentuk turunannya," tutupnya (m2/b/aji)