Firman Hamza.    BATAUGA- Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Busel) mencanangkan kawasan anti-Konflik yang tersebar di dua kecamatan lingkup Pemkab Busel. Upaya tersebut dimaksudkan demi menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang kondusif dilingkungan masyarakat kabupaten beradat itu. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Busel, Firman Hamza menuturkan pembentukan kelompok masyarakat anti-konflik tersebut melibatkan sejumlah pihak, seperti perangkat daerah, Forkopimda/Forkopimcam, FKUB, lembaga adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat (parabela), tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan, bahkan organisasi kepemudaanpun turut andil dalam pencanangan kawasan anti-konflik itu. "Yang pasti kelompok masyarakat anti-konflik ini akan berperan dalam mengajak masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, melakukan deteksi dini potensi konflik, dan menginisiasi pelaksanaan musyawarah di baruga adat untuk penyelesaian suatu konflik yang terjadi. Sebagaimana yang terjadi saat ini masih banyak konflik yang belum terselesaikan terutama konflik tapal batas wilayah desa/kecamatan yang bila dibiarkan berlarut-larut akan berpotensi menjadi konflik sosial yang memicu konflik berskala besar," tuturnya Kata dia, pencanangan kawasan anti-konflik di Buton Selatan itu nantinya akan menjadi kecamatan percontohan kawasan anti-konflik. Lalu, akan didiikuti oleh seluruh kecamatan-kecamatan yang tersebar di Buton Selatan. "Semangat pembentukan kawasan anti-konflik ini sebenarnya agar Kabupaten Buton Selatan bebas dari konflik sosial. Yang tentunya akan bersinergi dengan berkurangnya angka gangguan kamtibmas dan tindak kriminalitas di daerah tersebut," terangnya. Diterangkan, sejak Buton Selatan ditetapkan menjadi daerah otonom baru yang terlepas dari induknya yakni Kabupaten Buton, setidaknya wilayah beradat itu telah terjadi setidaknya 3 kali konflik antar desa/kecamatan. Baik itu konflik yang melibatkan Desa Lapandewa Makmur Kecamatan Lapandewa dengan Desa Gerak Makmur Kecamatan Sampolawa. Sedangkan di tingkat Kecamatan sering terjadi konflik antar-Kecamatan Siompu dan Siompu Barat (Siobar). "Sebenarnya bila kita menoleh kembali pertikaian antar warga itu terjadi karena hal-hal sepele yang kemudian melebar ke arah konflik horizontal. Padahal kedua belah pihak di dua wilayah tersebut memiliki hubungan kekeluargaan yang cukup erat," tambahnya. Dia menambahkan, ditahun 2017 misalnya, konflik sosial yang terjadi di Desa Majapahit/Pogalampa yang setahun kemudian di Desa Tira kembali terjadi hal yang sama yang dipicu oleh minuman keras. Selain itu pula, ditahun 2020 juga terjadi konflik sosial yang dipicu kasus pemerkosaan sehingga menyebabkan terjadinya bentrok antara Desa Bahari dan Desa Tira yang melumpuhkan perekonomian di dua wilayah itu. "Ada pula konflik perbatasan Kabupaten Buton Selatan dengan Kota Baubau bahkan dengan Kabupaten Buton pun belum tertuntaskan. Yang lebih parahnya lagi, konflik perbatasan ini pula terjadi antara Kabupaten Buton Selatan Provinsi Sultra dengan Kabupaten Selayar Provinsi Sulawesi Selatan," jelasnya. (m2/b/aji)