BURANGA - Pemerintah Kabupaten Buton Utara tidak lama lagi akan di audit seluruh laporan penggunaan anggarannya di tahun 2017 lalu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Sultra. Hal itu sebagaimana berlaku untuk semua daerah lainnya di Sultra. Terkait hal itu, Pemda Butur memastikan sudah mempersiapkan semua hal yang diperlukan.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Butur Tasir SE dikonfirmasi mengenai ini mengungkapkan sejauh ini telah melakukan rapat kordinasi bersama unsur pimpinan organisasi perangkat daerah di Butur. Hasilnya semua hal terkait pelaporan keuangan sudah dipersiapkan.
"Termasuk seluruh aset-aset daerah yang sudah ditertibkan. Kita sudah siapkan," ungkap Tasir
Dia juga mengaku sudah mendapat perintah dari Bupati Butur untuk mempersiapkan semua itu. Bahkan kata dia, sesuai keinginan dari bupati, daerah itu juga mesti memperoleh WTP di tahun ini.
Meski begitu, Mantan Kepala DPMD Butur itu mengaku kalau untuk memperoleh WTP bukanlah perkara mudah dan bukan pula sebuah hal yang mustahil.
"Kita terus bekerja dan membenahi catatan-catatan yang selama ini menyebabkan WDP," jelasnya.
Terpisah, Kepala Inspektorat Butur, Yuswan Farmanta menuturkan, semua laporan keuangan organisasi perangkat daerah sebelum diaudit Badan Pemeriksa Keuangan akan terlebih dahulu diserahkan ke Inspektorat untuk diverifikasi dan validasi.
"Ini dilakukan agar bisa ditau apakah masi ada yang kurang atau tidak. Persoalan aset juga masih menjadi kendala. Aset organiasi perangkat daerah yang dihiliangkan seperti Dinas Pertambangan, dan Dinas Kehutanan belum jelas aset dialihakan kemana. Olehnya itu, sementara diidentifikasi," imbuhnya. (m3/b)