BURANGA - Setelah cukup lama dinantikan, pelantikan pejabat eselon II lingkup pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) hasil seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau biasa dikenal dengan istilah lelang jabatan akhirnya terlaksana juga.
Kemarin Selasa (16/1), bertempat di kantor aula Bapedda Butur mereka resmi dikukuhkan oleh Bupati Butur Abu Hasan bersamaan dengan sejumlah pejabat yang mengalami rotasi. Totalnya sebanyak 21. Terdiri dari 17 pejabat hasil lelang dan 4 pejabat hasil rotasi.
Adapun mereka yang dilantik untuk menduduki kepala Dinas Pendidikan, Dinas Badan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Transmigrasi, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuam dan Perlindungan Anak.
Kemudian Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pertanahan, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perindustrian dan Perdaganggan, Dinas Pertanian, DinasKoperasi, Inspektorat, Bappeda Butur dan Dinas Ketahanan Pangan.
Bupati Butur Abu Hasan Abu Hasan usai melakukan pelantikan menyampaikan, jika pejabat yang dilantik selain mengucapkan sumpah jabatan juga menandatangan pakta integritas mematuhi sepuluh butir kesepakatan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala organisasi perangkat daerah baru.
"Pelantikan dan reposisi pejabat merupakan hal lumrah dalam organisasi pemerintahan untuk menguatkan roda pemerintahan," ungkap Abu Hasan.
Dia menjelaskan proses lelang jabatan selama ini telah menguras banyak waktu dan melelahkan sehingga sampai titik seromoni pelantikan pejabat eselon II.
Karena itu dia berharap agar pejabat yang baru harus segera menyusaikan diri. Dia juga meminta agar jangan ada pejabat yang bekerja biasa-biasa saja. Harus mampu berinovasi dan berkreativitas selama enam bulan peratama. Kinerja kepala dinas akan diukur dan evelauasi setiap saat.
"Kepala dinas jangan fakum. Yang bahaya kalau kepala dinas bingungg mau kerja apa. Ini sangat berpengaruh kepada kinerja organisasi perangkat daerah," tegasnya.
Dia juga mengingatkan kalau tugas kepala dinas tidak lain membantu kinerja bupati. Olehnya itu harapannya jangan ada kepala dinas yang santai dan mementingkan kepentingan dirinya sendiri.
"Kepala dinas wajib berprestasi. Proses lelang jabatan menguras waktu hampir satu tahun. Tiga kali bergulir KASN, Gubernur dan terakhir Kemendagri. Jangan sia-siakan kesempatan diberikan. Satu tahun menjabat bisa dinon job atau dirotasi," imbuhnya. (m3/b)