BURANGA - Pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa (Kades) Linsowu Asiri, Selasa (21/6) diadukan ke DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) oleh puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Linsowu. Asiri diadukan menyusul tidak transparannya dalam melakukan pengelolaan dana desa.
Tindakan Asiri dalam pengelolaan dana desa yang tidak terbuka dengan masyarakat tersebut sebagaimana laporan masyarakat setempat telah menimbulkan munculnya semua program yang tidak dimusyawarakan untuk dijadikan proritas pembangunan di desa tersebut.
"Kita sudah konfirmasi seluruh masyarakat Desa Linsowu, sama sekali tidak tahu program apa yang di kembangkan oleh Plt Kades Linsowu, dia selalu mengambil keputusan sendiri. Untuk itu, kami berharap DPRD selaku lembaga perwakilan rakyat segera memanggil yang bersangkutan untuk mempresentasekan program kerja yang telah dilaukannya," ungkap kordinator lapangan (korlap) aksi Rino Suyrno saat menyampaikan orasinya di depan kantor sekertariat DPRD Butur.
Selain dianggap tidak transparan, tindakan Asiri lainnya pun ikut pula diadukan massa. Yakni terkait kebijakan pengangkatan dan pemberhentian aparat desa yang dinilai tidak sesuai undang-undang berlaku.
"Termasuk juga penerimaan gaji aparat desa tidak sesuai dengan surat keputusan (SK). Kemudian adanya dugaan penggelapan dan pungutan liar pada pembagian beras miskin (Raskin). Banyak kejanggalan yang kita temukan terkait hal itu," jelasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Butur Muliadin Salenda yang menemui massa mengatakan apa yang menjadi tuntutan para demonstran akan ditindak lanjuti sambil menunggu anggota komisi I lainnya.
"Kita akan bentuk forum untuk tindak lanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Karena walaupun saya pimpinan komisi tapi kalau cuma sendiri jangan sampai salah. Jadi untuk hal ini akan segera saya laporkan dulu kepada teman-teman komisi I, sehinggga apa yang menjadi keluhan masyarakat Linsowu, kita bisa tindak lanjuti," ujarnya.
Setelah mendapat janji dari legislator partai Demokrat itu, puluhan massa pun langsung meninggalkan kantor sekretariat DPRD yang dikawal oleh pihak kepolisian sektor Kulisusu dan puluhan Polisi Pamong Praja. (rs)