Baubau - Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau tetap akan melakukan penertiban terhadap acara joget bila ketentuan tidak sesuai dengan Surat Edaran (SE) Wali Kota Baubau yang diterbitkan belum lama ini. Meskipun diketahui, dalam beberapa hari ini, Pemkot Baubau telah melewati hari-hari yang penuh dengan ujian karena efek dari kebijakan Pemkot Baubau dan segenap Forkopimda tersebut.
Penegasan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, saat memimpin upacara hari Kesadaran Nasional di halaman Kantor Wali Kota Baubau Palagimata (17/07/2025).
Menurutnya, semua ASN maupun non ASN yang bekerja di institusi Pemkot Baubau berkewajiban untuk menberikan pelayanan dan mendengarkan semua aspirasi masyarakat. Meski demikian, tidak semua aspirasi harus dilaksanakan. Oleh karena itu, hadirnya Pemkot Baubau adalah untuk menyeleksi mana aspirasi yang perlu dilayani dan mana aspirasi yang bertentangan.
“Kita tidak boleh kalah, mari bapak, ibu kita sama-sama, kita tegakan peraturan-peraturan untuk melindungi masyarakat dan daerah kita. Cara yang kita lakukan adalah bekerja sesuai tupoksinya masing-masing,”ujarnya.
Wa Ode Hamsinah Bolu menyarankan kepada seluruh ASN lingkup Pemkot Baubau untuk lebih giat memanfaatkan media sosial dalam menyebarluaskan semua kebijakan Pemkot Baubau.
”Saya melihat apabila ada OPD yang memposting kebijakan atau program di media sosial ternyata kurang mendapatkan tanggapan dari ASN untuk disebarkanluaskan kepada masyarakat luas. Mestinya, ASN mempunyai kewajiban untuk menyebarluaskan semua kebijakan Pemkot Baubau kepada masyarakat terutama melalui media sosial agar diketahui secara luas,”ungkapnya.
Ditambahkan, dalam rangka hari kesadaran nasional, pihaknya merasa perlu mengingatkan kepada ASN akan tanggungjawabnya tertutama terhadap amanah yang diemban dan senantiasa untuk meningkatkan profesionalisme. Disamping itu, jangan pernah berhenti untuk belajar serta selalu meningkatkan kapasitas dan kerja sama.
Pihaknya sudah melihat kerja sama itu, namun diharapkan lebih ditingkatkan lagi terutama para camat dan lurah untuk mendukung apa yang dilakukan OPD termaksud mengamankan kebijakan. Sebab camat dan lurah merupakan pemimpin teritori di wilayahnya masing-masing.