BURANGA, rakyatsultra.id - Pemerintah Kabupaten Buton Utara (Butur) menggelar seminar akhir penyusunan dokumen Review Strategis Sanitasi Kabupaten (SSK) untuk mewujudkan pembangunan sanitasi yang aman, sehat dan berkelanjutan, di Hotel Saraea Kulisusu, Selasa (7/11). Giat itu dibuka oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra, Mansur S.Sos.
Asisten Pemerintahan dan Kesra, Mansur berharap rencana percepatan layanan sanitasi berkelanjutan di Butur dapat mencapai target pembangunan jangka menengah Nasional di tahun 2024.
Menurutnya, pencapaian target terkait percepatan layanan sanitasi yang berkualitas, apabila kualitas dokumen SSK tersusun dengan kualitas baik dan terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
"Selain itu, kelompok kerja (Pokja) di bidang sanitasi terus mengawal dan menginternalisasikan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) ke dalam proses perencanaan pembangunan daerah," ungkapnya.
Dikatakannya, dengan mereview dan menyusun dokumen SSK di tahun 2023 ini, jelas Mansur, dapat tersusun sesuai petunjuk teknis penyusunan SSK, sehingga dokumen tersebut berkualitas dan bisa menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan pembangunan sanitasi.
"Memotret kondisi eksisting sanitasi lima tahun terakhir, pemerintah kabupaten telah melakukan upaya penanganan baik dari aspek teknis ketersediaan infrastruktur, aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek regulasi maupun aspek peran serta masyarakat demi keberhasilan penanganan masalah sanitasi di daerah," jelasnya.
Sementara itu, panitia penyelenggara seminar, Sitti Syamsiar, ST mengatakan SSK merupakan rencana aksi dalam bentuk program dan kegiatan yang dijabarkan melalui kondisi eksisting sanitasi yang dirangkum tahun sebelumnya.
"Selanjutnya dengan adanya SSK ini ada langkah-langkah konkrit dalam merumuskan kegiatan yang strategis dalam penanggulangan masalah sanitasi secara komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai instansi OPD terkait," jelasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri instansi terkait yakni Dinas Kesehatan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanahan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Sistem Penyediaan Air Minum (UPTD SPAM) dan UPTD Pengelolah Sampah. AGS/RS