Buton Tengah, rakyatsultra.id -Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton Tengah (Buteng) kembali melakukan penyegaran birokrasi guna mempercepat capaian visi dan misi daerah. Langkah perdana, sebanyak 81 pejabat yang terdiri dari eselon II, III dan IV resmi dilantik.
Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) dan Administrasi tersebut dipimpin langsung, Bupati Buteng, Dr Azhari didampingi Wakil Bupati, Muhammad Adam Basan, di aula kantor Bupati, Rabu (29/4).
Dalam proses pelantikan tersebut 81 pejabat yang dilantik terdiri dari, 23 eselon 11 dan sisahnya adalah pejabat administrator. Baik itu Camat, Sekertaris Dinas (Kadis), Kepala Bidang (Kabid), Lurah hingga Kepala Seksi (Kasi).
Momentum pelantikan ini menandai langkah strategis Pemkab Buteng dalam mengoptimalkan pelayanan publik melalui penempatan figur yang dinilai kompeten di bidangnya.
Dalam sambutannya, Bupati Azhari menegaskan pelantikan ini merupakan kombinasi dari promosi jabatan dan hasil evaluasi kinerja. Beberapa pejabat tetap dipertahankan pada instansi yang sama berdasarkan kebutuhan mendesak organisasi demi memastikan program kerja Bupati dan Wakil Bupati berjalan sesuai target.
"Pelantikan hari ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari strategi besar untuk mewujudkan visi dan misi kami. Saya akan melakukan evaluasi ketat setiap tiga bulan sekali untuk memantau progres kinerja Bapak dan Ibu sekalian," ujarnya.
Selanjutnya, 01-Buteng menyampaikan pesan kuat terkait profesionalisme dan integritas. Dia menekankan bahwa ketegasan yang diterapkan semata-mata demi kepentingan masyarakat dan kemajuan Buteng bukan kepentingan pribadi.
"Saya telah menyiapkan surat pernyataan evaluasi berkala. Jika ada yang merasa tidak mampu mengemban amanah ini, saya persilakan untuk mengundurkan diri secara baik-baik. Kita butuh gerak cepat agar pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal dan tidak terhambat," ucapnya.
Dalam pelaksanaan, lebih lanjut Mantan rektor USN Kolaka itu menegaskan bahwa seluruh proses mutasi dan pelantikan ini ditegaskan telah melewati prosedur resmi dan mendapatkan persetujuan serta Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Selain itu juga, Azhari aspek menitipkan tugas khusus kepada para pejabat, terutama Camat dan Lurah, untuk mengawal program "Kota Santri dan Kota Pendidikan" di lingkungan masing-masing. Beliau meminta seluruh jajaran untuk lebih peka terhadap kondisi masyarakat di lapangan.
"Saya ingin saudara-saudara bekerja lebih serius dan maksimal. Sebagai pelayan masyarakat, kita harus totalitas. Saya sendiri seringkali mengesampingkan kepentingan pribadi demi kesejahteraan daerah, dan saya berharap dedikasi yang sama juga tertanam di diri Bapak dan Ibu sekalian," ungkapnya.
