Baubau, Rakyatsultra.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hadir memfasilitasi prosesi penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Penyerahan Aset PDAM dari Kabupaten Buton kepada Pemerintah Kota Baubau, Pamkab Buton Selatan, dan Pemkab Buton Tengah, di kantor bupati Buton, Takawa Pasarwajo, pada Jumat (06/03/2026).
Ketua Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah Sulawesi Tenggara Direktorat Wilayah IV, Basuki Haryono hadir langsung didampingi Gubernur Sultra Andi Sumangerukka.
Ketua Tim Satgas KPK wilayah Sultra Direktorat Wilayah IV Basuki Haryono mengungkapkan rasa optimisme dan apresiasinya atas progres penyelesaian aset Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) yang telah lama menjadi perhatian. Karena itu, kehadiran para kepala daerah dalam pertemuan ini bukan sekadar urusan birokrasi, melainkan cerminan ikatan persaudaraan yang kuat di wilayah ini.
"Kita sengaja memilih Kabupaten Buton sebagai lokasi pertemuan karena posisinya sebagai 'saudara tua', meski Bupatinya masih muda dan sebaya dengan saya. Kehadiran Bapak Gubernur, Bupati Buton Selatan, Bupati Buton Tengah, hingga Wali Kota Baubau di sini menunjukkan komitmen bersama untuk menuntaskan masalah P3D yang sudah cukup lama terkatung-katung," ujarnya.
Ditambahkan, meski penandatanganan kesepakatan telah dilakukan, namun ini barulah awal dari tahap penyelesaian akhir. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah diminta segera membentuk tim khusus untuk merumuskan mekanisme penyelesaian.
Pihaknya memberikan batas waktu maksimal 6 bulan, namun sangat berharap proses ini bisa tuntas dalam waktu 3 bulan. Dan Jika dibutuhkan, pertemuan final dapat dilaksanakan kembali di Sulawesi Tenggara atau langsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Basuki mengaku lega karena kepulangannya ke Jakarta kali ini membawa hasil nyata untuk dilaporkan kepada pimpinan KPK. Baginya, penyelesaian aset ini merupakan langkah krusial dalam tertib administrasi dan pencegahan korupsi di daerah.
"Kami sangat senang bisa membawa hasil konkret ke Jakarta. Kami siap memfasilitasi pertemuan titik akhir di kantor KPK agar seluruh permasalahan aset P3D ini benar-benar selesai tanpa sisa," pungkasnya.
Gubernur Sultra hadir dan turut menyaksikan penandatanganan berita acara kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Buton selaku daerah induk dengan Pemerintah Kota Baubau, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan terkait penyerahan aset PDAM.
“Ini adalah momentum penting. Saya tahu proses ini sudah berjalan sangat lama, bahkan hampir 20 tahun. Hari ini kita duduk bersama, menghilangkan ego masing-masing demi kepentingan masyarakat,” ujar gubernur.
Ia juga mengapresiasi komitmen para kepala daerah yang hadir serta menyampaikan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah memfasilitasi proses koordinasi hingga tercapainya kesepakatan tersebut.
