Aliadi, S.Pd.   BATAUGA- Rencana Pemerintah Kabupaten Buton Selatan (Pemkab Busel) untuk memekarkan Kabupaten Kasiba (Kadatua, Siompu, Batu Atas) sebagai daerah otonom baru (DOB) yang terlepas dari induknya yakni Busel nampaknya mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Busel. Dukungan tersebut disuarakan oleh wakil rakyat Bumi Beradat itu asalkan seluruh syarat pemekaran sebuah wilayah sudah terpenuhi secara utuh dan menyeluruh. Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Buton Selatan, Aliadi, S.Pd menuturkan wacana pemekaran Kabupaten Kasiba merupakan mimpi besar yang perlu diacungi jempol. Hanya saja, memekarkan sebuah wilayah khususnya kabupaten tentu memiliki mekanisme yang harus dipenuhi oleh kabupaten induk. "Sebelum memekarkan kabupaten/kota tentu terlebih dahulu melihat kecamatan cakupannya apakah sudah memenuhi syarat ataukah belum. Sebelumnya itu juga kita harus memekarkan dulu desa/dusun agar membentuk satu kecamatan agar dapat memenuhi syarat jumlah kecamatan cakupan kabupaten yang dimimpikan itu," tuturnya. Kata dia, dalam memekarkan sebuah desa tentu harus mempertimbangkan luas wilayah dan jumlah kepadatan penduduk. Terlebih, dengan kondisi saat ini pemekaran Kabupaten Kasiba seperti yang diidam-idamkan diyakini masih terbilang sulit dan jauh dari harapan. "Ibarat kata jauh pangkal dengan api. Sah-sah saja kalau bermimpi untuk pemekaran Kabupaten Kasiba tapi kalau melihat kondisi saat ini ditambah dengan kebijakan moratorium pemekaran oleh pemerintah pusat kayaknya masih sangat jauh dari harapan," tambahnya. Sebagai putra daerah Batu Atas pihaknya tentu sangat menginginkan daerah tersebut dimekarkan menjadi salah satu kabupaten yang ada di Sultra khususnya Kepton. Namun demikian, pihaknya meminta Bupati Buton Selatan, Laode Arusani untuk kembali menyatukan tekat dan mengawal pembentukan Provinsi Kepulauan Buton (Kepton). "Memekarkan Buton Selatan menjadi DOB seperti saat ini tentu melalui perjuangan panjang dan biaya yang terbilang tidak sedikit. Jadi kalau mau mekarkan lagi Kasiba untuk lepas dari Buton Selatan tentu memerlukan bajet yang besar pula. Jadi lebih baik kita fokus dulu pemekaran Provinsi Kepton setelah itu kita berpikir lagi apa yang akan kita lakukan berikutnya," jelasnya. Sebelumnya, Bupati Buton Selatan, Laode Arusani mengaku wacana pembentukan kabupaten baru dikawasan Buton Selatan diyakini bukanlah untuk menimbulkan sebuah polemik. Terlebih semangat tersebut dikumandangkan agar roda percepatan pembangunan disuatu wilayah dapat berjalan dengan cepat. "Lahirnya DOB disuatu wilayah tentu akan memberikan multi efek bagi masyarakat. Baik itu geliat pembangunannya, peningkatan kesejahteraan masyarakatnya bahkan akan berpengaruh pula pada peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusianya," ucapnya. (m2/b/aji)